Pemerintah terus pacu proyek jalan Trans Papua
27 Januari 2017 12:30 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (depan) ditemani Bupati Puncak, Willem Wandik (kanan) berjalan menyusuri jalan yang belum dibangun, di kabupaten Puncak Jaya, Distrik Ilaga, Papua, Sabtu (14/2/2015). (ANTARA FOTO/ho/Handoko)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memacu proyek pembangunan jalan Trans Papua dan ditargetkan bisa tersambung seluruhnya pada 2018-2019.
"Jalan Trans Papua memiliki total panjang 4.330,07 kilometer (km). Sampai akhir 2016, sudah tembus 3.851,93 km. Target sampai akhir 2017 bertambah menjadi kurang lebih 3.963,87 km, sehingga pada akhir tahun ini tersisa 366,20 km saja," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat.
Sementara untuk pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun lalu, lanjut Basuki, mencapai 231,27 km, dan untuk tahun ini akan ada penambahan jalan baru 143,35 km.
Salah satu ruas yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah jalan yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 km yang ditargetkan tersambung tahun ini.
Rencanannya pada akhir Januari 2017 atau awal Februari 2017 ruas tersebut akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo.
Sementara untuk Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2 km, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 km. Sementara tahun 2017 akan dibangun 8 km jalan baru.
Basuki mengungkapkan pembangunan infrastruktur telah memberi dampak positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global.
Data hasil riset "Global Competitiveness Index" Tahun 2016 menempatkan Indonesia pada peringkat 64, atau naik dari tahun 2015 di peringkat 72.
"Tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi ketimpangan. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah," ujarnya.
Ia menambahkan pembangunan daerah perbatasan dan pinggiran tidak hanya sekedar membangun jalan untuk konektivitas antar daerah, tetapi juga mengembangkan kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru
Menurut dia, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi.
Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program selain jalan akses, seperti irigasi kecil, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), serta rumah swadaya.
"Jalan Trans Papua memiliki total panjang 4.330,07 kilometer (km). Sampai akhir 2016, sudah tembus 3.851,93 km. Target sampai akhir 2017 bertambah menjadi kurang lebih 3.963,87 km, sehingga pada akhir tahun ini tersisa 366,20 km saja," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat.
Sementara untuk pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun lalu, lanjut Basuki, mencapai 231,27 km, dan untuk tahun ini akan ada penambahan jalan baru 143,35 km.
Salah satu ruas yang menjadi fokus Kementerian PUPR adalah jalan yang menghubungkan wilayah pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 km yang ditargetkan tersambung tahun ini.
Rencanannya pada akhir Januari 2017 atau awal Februari 2017 ruas tersebut akan dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo.
Sementara untuk Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2 km, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 km. Sementara tahun 2017 akan dibangun 8 km jalan baru.
Basuki mengungkapkan pembangunan infrastruktur telah memberi dampak positif terhadap peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global.
Data hasil riset "Global Competitiveness Index" Tahun 2016 menempatkan Indonesia pada peringkat 64, atau naik dari tahun 2015 di peringkat 72.
"Tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi ketimpangan. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah," ujarnya.
Ia menambahkan pembangunan daerah perbatasan dan pinggiran tidak hanya sekedar membangun jalan untuk konektivitas antar daerah, tetapi juga mengembangkan kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru
Menurut dia, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur adalah kesenjangan antara wilayah dan kawasan yang masih tinggi.
Untuk itu ia terus mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih merata pada kawasan perbatasan, kawasan pulau terluar, kawasan tertinggal, dan kawasan pedesaan melalui berbagai program selain jalan akses, seperti irigasi kecil, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), serta rumah swadaya.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
Tags: