Jakarta (ANTARA News) - Komisi VIII DPR RI memberi apresiasi positif atas realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2016 yang mencapai 97,97 persen dari pagu sebesar Rp12,5 triliun.

"Ini kinerja cukup baik yang ditunjukkan oleh Kementerian Sosial dibawah kepemimpinan Ibu Khofifah, dan harus diapresiasi," ungkap Rahayu Saraswati Djojohadikusumo dari Fraksi Gerindra di Jakarta, Rabu.

Senada dengan Rahayu, MHD Asli Chaidir dari Fraksi PAN - Dapil Sumatera Barat mengatakan penggunaan anggaran oleh Kementerian Sosial sudah maksimal dalam pemanfaatannya karena jarak antara target dan realisasi tidak terlalu jauh.

"Mudah-mudahan anggaran tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin Indonesia," ucapnya, berharap.

Realisasi anggaran terbesar adalah pada belanja bantuan sosial yang mencapai 99,70 persen. Disusul belanja modal sebesar 97,19 persen, belanja pegawai 93,19 persen, dan belanja barang 92,85 persen.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pagu anggaran Kementerian Sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 mencapai Rp13,4 triliun.

Namun, dalam perjalanannya dilakukan penghematan sekitar Rp943 miliar. Sehingga pagu yang dapat digunakan Kementerian Sosial tahun 2016 menjadi hanya Rp12,5 triliun.

"Beberapa target yang realisasinya tidak maksimal dikarenakan adanya penghematan," ujar Mensos.

Dia menjelaskan, realisasi program prioritas Kemensos yakni Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 99,94 persen. Adapun total keluarga penerima PKH Tunai sejumlah 4.725.164 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara nontunai sebanyak 1.256.364 KPM.

"Hingga saat ini sudah ada 11.838.972 jiwa yang menerima manfaat PKH di seluruh wilayah Indonesia," jelas Khofifah.