Jakarta (ANTARA News) - Inflasi kelompok harga barang bergejolak (volatile food) harus dijaga di rentang 4-5 persen untuk meredam tekanan inflasi di 2017 yang semakin kencang karena kenaikan harga minyak dunia dan harga barang yang diatur pemerintah (administered prices), menurut pemerintah dan Bank Indonesia.

Gubernur BI Agus Martowardojo dalam konferensi pers rapat koordinasi di Jakarta, Rabu, mengatakan upaya menjaga inflasi volatile food menjadi salah satu dari enam langkah strategis yang disepakati BI dan pemerintah untuk mencapai target pengendalian inflasi di 2017 di rentang 3-5 persen.

"Untuk menjaga volatile food, kita akan perkuat infrastruktur logistik pangan di daerah khususnya pergudangan untuk stok komoditas," kata Agus.

Mewakili pemerintah dalam rapat koordinasi tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution.

Untuk menjaga inflasi volatile food, lanjut Agus, BI dan pemerintah juga akan mengoptimalkan sistem data lalu lintas barang nasional, terutama komoditas pangan.

"Kami punya pusat informasi harga pangan startegis, di mana kami bisa tahu setiap hari tentang 10 harga pangan paling sensitif yang terdiri 21 varian. Kalau harga itu bisa kami kaji maka bentuk tindak lanjut semakin bisa terukur dan tepat waktu," ujar dia.

Agus mengakui salah satu fokus paling penting dalam menjaga inflasi adalah produksi dan pasokan komoditas pangan di daerah. Maka itu, kata dia, Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan instrumen dan insentif fiskal untuk pemerintah daerah untuk menjaga stabilisasi harga.

Selain menjaga volatile food, langkah strategis kedua adalah meredam dampak lanjutan dari peningkatan tarif komponen administered prices yang sudah diambil pemerintah pada Januari 2017, yakni kenaikan tarif administrasi STNK dan penyesuaian harga listrik pelanggan 900 VA.

"Mesti diwaspadai adanya kemungkinan penyesuaian harga di administered prices yang sudah dilihat adalah listrik 900 VA dan biaya pemrosesan STNK yang kalau naik tinggi akan pengaruhi. Kami juga antisipasi penyesuaian harga BBM," ujar dia.

Agus mengatakan langkah strategis ketiga adalah mencermati dampak lanjutan dari rentetan kebijakan pemerintah termasuk perubahan pemberian subsidi langsung menjadi transfer tunai seperti untuk pupuk, rastra, dan LPG tiga kilogram.

Selain itu, lagkah kelima, peran utusan BI untuk menjaga inflasi di daerah juga akan diperkuat dengan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Nasional yang merupakan kelanjutan dari pembentukkan Tim Pengendali Inflasi Daerah

"Langkah selanjutnya TPID dan pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat koordinasi dengan Rakornas VIII," ujar Agus.

Sedangkan langkah keenam adalah memperkuat bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi.

Di 2017, tekanan administered prices juga meningkat karena potensi kenaikan harga BBM yang disebabkan kenaikan harga minyak mentah dunia. Dari kajian BI, harga minyak dunia pada 2017 akan berada di 47 dolar AS per barel dari harga pada akhir Desember 2016 yang sebesar 45 dolar AS per barel.