DPR dorong peningkatan demokrasi lewat kesuksesan pilkada
13 Januari 2017 19:12 WIB
RDPU Pansus RUU Pemilu Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad Riza Patria (kiri) dan Yandri Susanto memimpin rapat dengar pendapat umum Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2017). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengatakan prestasi Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia harus dijaga dan terus ditingkatkan melalui pemilihan kepala daerah.
"Indonesia sejak 2004 menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia sehingga ini perlu kita jaga dan ditingkatkan terus. Sehingga kualitas demokrasi melalui pilkada terus kita tingkatkan," katanya di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.
Riza mengatakan, salah satu kunci kesuksesan pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat, sehingga Komisi II terus menggulirkan program antara lain sosialisasi dan memberikan anggaran yang cukup bagi KPU dan Bawaslu.
Pemerintah melalui Kemendagri dan pemerintah daerah juga terus mengupayakan partisipasi rakyat pada pilkada.
"Selain itu partai politik juga diharapkan membantu, serta media dan ormas-ormas lainnya. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya KPU dan pemerintah semata," ujar Riza.
Komisi II hari ini juga melakukan rapat dengan KPU untuk membahas berbagai persoalan pilkada di daerah seperti di Papua, Pematang Siantar, Gorontalo, Kendari.
"Termasuk juga masalah e-KTP masih ada, seperti di Buton yang tidak boleh membuat e-KTP oleh pemda setempat. Ini juga akan kami carikan solusinya. Yang paling krusial masalah-masalah di daerah, yang belum selesai yaitu kerawanan konflik di papua," kata Riza.
"Indonesia sejak 2004 menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia sehingga ini perlu kita jaga dan ditingkatkan terus. Sehingga kualitas demokrasi melalui pilkada terus kita tingkatkan," katanya di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.
Riza mengatakan, salah satu kunci kesuksesan pilkada adalah tingkat partisipasi masyarakat, sehingga Komisi II terus menggulirkan program antara lain sosialisasi dan memberikan anggaran yang cukup bagi KPU dan Bawaslu.
Pemerintah melalui Kemendagri dan pemerintah daerah juga terus mengupayakan partisipasi rakyat pada pilkada.
"Selain itu partai politik juga diharapkan membantu, serta media dan ormas-ormas lainnya. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan hanya KPU dan pemerintah semata," ujar Riza.
Komisi II hari ini juga melakukan rapat dengan KPU untuk membahas berbagai persoalan pilkada di daerah seperti di Papua, Pematang Siantar, Gorontalo, Kendari.
"Termasuk juga masalah e-KTP masih ada, seperti di Buton yang tidak boleh membuat e-KTP oleh pemda setempat. Ini juga akan kami carikan solusinya. Yang paling krusial masalah-masalah di daerah, yang belum selesai yaitu kerawanan konflik di papua," kata Riza.
Pewarta: Try Reza Essra
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017
Tags: