Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar subsidi energi baik Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram bisa tepat sasaran.

"Saya ingin menekankan agar subsidi energi yang dimaksudkan untuk masyarakat yang tidak mampu harus betul-betul tepat sasaran, artinya benar-benar untuk masyarakat yang tidak mampu," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas (ratas) soal Integrasi Penyaluran Subsidi Energi dengan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.

Hadir dalam ratas tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan menteri Kabinet Kerja lainnya.

Menurut Presiden Jokowi, pada 2017 pemerintah akan mengalokasikan subsidi BBM dan LPG 3 kilo sebesar Rp32,3 triliun dan subsidi listrik Rp45 triliun.

"Dan selama ini penerima subsidi listrik 900 VA ternyata tidak betul-betul diterima rumah tangga yang tidak mampu, sehingga secara bertahap kita harus melakukan penajaman sasaran kembali sehingga betul-betul subsidi listrik tepat sasaran dan diterima masyarakat yang tidak mampu, yang membutuhkan," ungkap Presiden.

Padahal Presiden menekankan bahwa kebijakan subsidi energi bagi masyarakat tidak mampu menjadi fokus perhatian bagi pemerintah.

"Begitu pula informasi yang saya terima lebih dari 65 persen subsidi energi dalam bentuk LPG 3 kilogram juga dinikmati oleh rumah tangga-rumah tangga yang sebetulnya tidak layak untuk menerima," tambah Presiden.

Presiden pun meminta penyerahan LPG ini dapat diintegrasikan terpadu dengan program penanggulangan kemiskinan terutama dengan program kartu keluarga sejahtera (KKS).

"Penyerahan LPG dapat diintegrasikan dengan KKS yang sudah berjalan, supaya lebih terarah lebih tepat sasaran, dan diterima oleh rakyat miskin, rentan miskin, usaha kecil, usaha mikro yang memang berhak menerima subsidi," tegas Presiden.

Selain untuk mencairkan subsidi pemerintah, KKS tengah dirancang untuk pembelian pupuk bersubsidi bagi petani dan pembelian solar bagi nelayan.