Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan 143 jamaah umrah asal Indonesia yang terlantar di Jeddah, Madinah, Arab Saudi.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan lainnya harus turun tangan menyelamatkan jamaah umrah yang ditelantarkan oknum travel tak bertanggung jawab," kata Iskan lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya diberitakan, ratusan jamaah umrah dari Kalimantan Barat terlantar. Ratusan jamaah umrah tersebut berangkat melalui salah satu agen travel.

Iskan mengatakan pihaknya kecewa dengan sikap Kemenag yang belum nampak proaktif mengawasi beberapa travel yang selama ini diberi hak memberangkatkan jamaah umrah.

"Mungkin ini adalah imbas dari tidak secara eksplisitnya UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor 13/2008, dalam mengatur tentang pengawasan dan supervisi terhadap travel atau penyelenggara perjalanan umrah," kata dia.

Saat ini, kata dia, hanya ada pasal 44 yang mengatur tentang persyaratan biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Agar makin memperkuat lagi, maka ke depan perlu merevisinya atau membuat UU tersendiri yang mengatur tentang perjalanan ibadah umrah.

Selain itu, menurut Iskan, belum bisa pulangnya jamaah umrah di Jeddah itu karena pihak kedutaan RI kesulitan membantu.

"Berdasarkan informasi, masih ada sekitar 1.000 jemaah yang tidak bisa pulang ke Tanah Air disebabkan maskapai belum bisa menerbangkannya lantaran pihak pencarter belum membayar biayanya. Pihak kedutaan juga kesulitan, karena para jamaah hanya berbekal tiket sekali jalan dan pihak travel juga tidak bisa menyelesaikan," kata dia.

Oleh karena itu, Iskan berharap ada penyelesaian segera agar nasib para jamaah tidak terkatung-katung. Kemenhub bisa mengirimkan pesawat penjemput jamaah. Jangan sampai visa mereka kadalauwarsa sehingga masalah semakin rumit.

Iskan mengatakan kasus penelantaran jamaah umrah oleh pihak travel tidak perlu terjadi jika masyarakat teliti memilih travel.

"Masyarakat harus teliti, terutama menyangkut harga tiket yang terkadang tidak rasional. Dengan begitu, banyak jamaah tergiur dengan harga murah tersebut," kata Iskan.

Apalagi sekarang, kata dia, sudah marak travel dengan sistem multi level marketing (MLM) yang rentan penipuan. Iskan berharap bagi siapa saja yang merasa tertipu oleh oknum travel umrah berkenan melapor ke Komisi VIII DPR RI dan aparat penegak hukum.