Abidjan (ANTARA News) - Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara memecat kepala militer, kepolisian, dan polisi militer, Senin waktu setempat, setelah tentara menggelar unjuk rasa dua hari hingga berujung rusuh, kata istana kepresidenan.

Tentara tidak puas itu berunjuk rasa meminta kenaikan gaji dan tunjangan. Namun, gerakan tersebut berujung rusuh hingga sejumlah pasukan berhasil menguasai Bouake, kota terbesar kedua di Pantai Gading.

Kejadian itu mendorong tentara, yang siaga, di beberapa kota ikut memberontak.

Kepala staf militer, Jenderal Soumaila Bakayoko, beserta kepala polisi militer nasional, Gervais Kouakou, dan Direktur Jenderal Kepolisian Negara, Bredou MBia, dipecat dari jabatannya, kata istana.

Pemberontakan pada akhir pekan lalu adalah sikap membelot kedua tentara kurang dari tiga tahun belakangan.

Pemerintah sempat mengabulkan permintaan kenaikan gaji dan membayar bonus tentara pasca demonstrasi pertama.

Pemerintah mesti mengeluarkan puluhan juta dolar.

Kemelut bertahun-tahun berikut kegagalan reformasi di tubuh militer kian memperburuk keadan pada pekan lalu.

Pantai Gading, negara berbahasa Prancis dengan perekonomian terbesar di Afrika Barat, mengalami kemelut politik sejak 2002 hingga 2011.

Namun, kegagalan Ouattara menjaga stabilitas di tubuh militer dianggap dapat mengancam perekonomian Pantai Gading, demikian Reuters melaporkan.

(Uu.KR-GNT)