Arab Saudi apresiasi program deradikalisasi Indonesia
9 Januari 2017 12:41 WIB
Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osama Muhammad Alshoiby (kanan) dalam pertemuan dengan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius di kantor perwakilan BNPT di Jakarta, Jumat (6/1/2017). (ANTARA News/HO)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi program deradikalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
"Deradikalisasi yang dijalankan BNPT merupakan salah satu program yang sangat menarik dan mungkin tidak dimiliki negara lain," ujar Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osama Muhammad Alshoiby sebagaimana dikutip dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Alshoiby mengemukakan hal itu saat melakukan pertemuan dengan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius di kantor perwakilan BNPT di Jakarta, Jumat.
Alshoiby juga menegaskan bahwa Arab Saudi bersedia mendukung program-program BNPT termasuk mengirim ulama-ulama yang berkompeten untuk menekan pemikiran radikalisme di kalangan pelaku terorisme yang hingga saat ini masih memiliki pemahaman ideologi yang sangat keras.
"Kami (Arab Saudi) tentunya tidak akan ragu-ragu untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia seperti untuk mengirimkan ulama-ulama dari Arab untuk memberikan pemikiran yang baik kepada para pelaku-pelaku tersebut agar mereka dapat kembali ke jalan yang baik," kata dia.
Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi mengetahui persis tentang geografis terorisme baik yang ada di Timur Tengah atau pun di negara Afrika dan memiliki peranan penting dalam hal deradikalisasi bagi mantan-mantan teroris.
Pemerintah Arab Saudi sendiri membentuk koalisi bersama dengan negara-negara Islam dalam penanggulangan terorisme, namun Indonesia belum bergabung dalam koalisi tersebut.
Terkait masalah koalisi bersama tersebut, Kepala BNPT mengatakan bahwa untuk melakukan kerja sama tersebut pihaknya akan bertanya terlebih dahulu kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Karena ini menyangkut masalah kerja sama dengan luar negeri, dan itu juga harus sepengetahuan dari Kemenlu," kata Suhardi.
Sebelumnya Kepala BNPT menjelaskan kepada Dubes Arab Saudi bahwa penanganan terorisme di Indonesia dilakukan dari hulu hingga hilir, melibatkan berbagai instansi termasuk Kemenag, Kemendiknas, Kemenristekdikti, Kemensos.
Dalam program deradikalisasi, BNPT juga melibatkan mantan-mantan komandan jihad yang sudah sadar untuk memberikan penyadaran kepada kelompok-kelompok yang masih memiliki ideologi radikal yang keras sekaligus menyentuh keluarga-keluarga para mantan napi terorisme ini.
"Kami berusaha untuk mengurai semua permasalahan yang ada di komunitas mereka sehingga simpul-simpul radikal ini bisa berkurang," ujar Suhardi.
Pada pertemuan itu juga dibicarakan rencana kunjungan Kepala BNPT ke Arab Saudi untuk melihat program deradikalisasi yang dilaksanakan di negara itu.
Pada pertemuan itu, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Direktur Deradikalisasi Prof Irfan Idris, Kasubdit Resoshab Kolonel Cpl Sigit Karyadi, dan Kasubdit Kerja Sama wilayah Amerika dan Eropa Wandi Adrianto Syamsu.
"Deradikalisasi yang dijalankan BNPT merupakan salah satu program yang sangat menarik dan mungkin tidak dimiliki negara lain," ujar Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Osama Muhammad Alshoiby sebagaimana dikutip dalam siaran pers di Jakarta, Senin.
Alshoiby mengemukakan hal itu saat melakukan pertemuan dengan Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius di kantor perwakilan BNPT di Jakarta, Jumat.
Alshoiby juga menegaskan bahwa Arab Saudi bersedia mendukung program-program BNPT termasuk mengirim ulama-ulama yang berkompeten untuk menekan pemikiran radikalisme di kalangan pelaku terorisme yang hingga saat ini masih memiliki pemahaman ideologi yang sangat keras.
"Kami (Arab Saudi) tentunya tidak akan ragu-ragu untuk memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia seperti untuk mengirimkan ulama-ulama dari Arab untuk memberikan pemikiran yang baik kepada para pelaku-pelaku tersebut agar mereka dapat kembali ke jalan yang baik," kata dia.
Menurut dia, Pemerintah Arab Saudi mengetahui persis tentang geografis terorisme baik yang ada di Timur Tengah atau pun di negara Afrika dan memiliki peranan penting dalam hal deradikalisasi bagi mantan-mantan teroris.
Pemerintah Arab Saudi sendiri membentuk koalisi bersama dengan negara-negara Islam dalam penanggulangan terorisme, namun Indonesia belum bergabung dalam koalisi tersebut.
Terkait masalah koalisi bersama tersebut, Kepala BNPT mengatakan bahwa untuk melakukan kerja sama tersebut pihaknya akan bertanya terlebih dahulu kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Karena ini menyangkut masalah kerja sama dengan luar negeri, dan itu juga harus sepengetahuan dari Kemenlu," kata Suhardi.
Sebelumnya Kepala BNPT menjelaskan kepada Dubes Arab Saudi bahwa penanganan terorisme di Indonesia dilakukan dari hulu hingga hilir, melibatkan berbagai instansi termasuk Kemenag, Kemendiknas, Kemenristekdikti, Kemensos.
Dalam program deradikalisasi, BNPT juga melibatkan mantan-mantan komandan jihad yang sudah sadar untuk memberikan penyadaran kepada kelompok-kelompok yang masih memiliki ideologi radikal yang keras sekaligus menyentuh keluarga-keluarga para mantan napi terorisme ini.
"Kami berusaha untuk mengurai semua permasalahan yang ada di komunitas mereka sehingga simpul-simpul radikal ini bisa berkurang," ujar Suhardi.
Pada pertemuan itu juga dibicarakan rencana kunjungan Kepala BNPT ke Arab Saudi untuk melihat program deradikalisasi yang dilaksanakan di negara itu.
Pada pertemuan itu, Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius didampingi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir, Direktur Deradikalisasi Prof Irfan Idris, Kasubdit Resoshab Kolonel Cpl Sigit Karyadi, dan Kasubdit Kerja Sama wilayah Amerika dan Eropa Wandi Adrianto Syamsu.
Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
Tags: