Jakarta (ANTARA News) - Korban lumpur Lapindo warga Perumahan Tanggulangin Angun Sejahtera (Perum TAS) I yang sejak Minggu (15/4) bertahan di Tugu Proklamasi mulai Kamis meninggalkan Jakarta. "Rencananya hari ini, kami akan pulang. Akhirnya semua warga dapat menerima keputusan hasil pertemuan dengan Wakil Presiden," kata Juru Runding warga Perum TAS I Sumitro di Jakarta, Kamis. Sumitro mengatakan, rencana awal kepulangan mereka akan difasilitasi, karena sebelumnya ada dua tawaran, yakni dari pihak Polres Jakarta Pusat yang akan menyediakan dua bus dan tiket kereta api oleh Pemda DKI Jakarta. "Kami masih terus lakukan koordinasi, apakah kami akan mengunakan bus atau naik kereta api. Jika bus, kami pulang hari ini (Kamis, 26/4) tetapi kalau dengan kereta api, pulangnya besok (Jumat, 27/4)," katanya. Sumitro menyebutkan, memang jumlah warga Perum TAS yang masih tersisa di Tugu Proklamasi mengalami penyusutan tidak lagi berjumlah 200 orang saat hari pertama mereka tiba di Jakarta. "Yang tersisa sekarang sekitar 70-an orang. Sementara lainnya sudah pulang dengan biaya sendiri," ujarnya. Sumitro menambahkan, sebelumnya memang warga mengalami perbedaan pendapat atas hasil pertemuan dengan Wakil Presiden yang menyebutkan, pemerintah akan mempercepat pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen kepada warga Perum Tas I yang akan dilakukan setelah satu tahun, sedangkan pembayaran awal 20 persen akan diterima utuh oleh masyarakat. Sementara hasil pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden mengharapkan proses penyelesaian ganti rugi bagi warga Perumtas I Sidoarjo korban lumpur Lapindo berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan sesuai dengan yang disepakati antara wakil warga Perum Tas dengan pemerintah yang diwakili Wapres. "Saya menginstruksikan kepada semua pihak termasuk Gubernur, Bupati dan Lapindo, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sungguh-sungguh menjalankan tugasnya yang sudah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah ini," kata Presiden dalam dialog dengan lima orang wakil warga Perumtas I di Istana Negara Jakarta, Selasa (23/4) malam. Hasil pertemuan perwakilan warga Perum TAS itu, lanjut Sumitro, oleh sebagaian warga menyatakan sependapat dan sebagian lainnya bertahan dengan sikapnya meminta ganti rugi 100 persen yang dibayar tunai. "Jika sebelumnya masalah kami masuk dalam `wait and see` sekarang tidak. Awal Mei akan mulai direalisasikan. Ini adalah bentuk kemajuan dari hasil-hasil pertemuan yang sebelumnya," kata Sumitro memberikan alasan, warga menerima hasil pertemuan dengan pemerintah.(*)