Dia menanggapi penangguhan kerja sama antara TNI dengan Angkatan Bersenjata Australia. Wakil presiden dengan latar pengusaha besar ini, di Jakarta, Jumat, mengatakan, negara-negara harus saling menghormati.
"Karena itu ketika ada hal yang menurut pandangan kita tidak pantas, tentu pemerintah harus bereaksi. Karena ini menyangkut masalah di TNI tentu reaksinya dari TNI," kata Kalla.
"Kalau sudah ada klarifikasi apalagi meminta maaf tentu kemudian bisa dibicarakan lagi. Saya kira persoalannya sudah dapat diselesaikan secara baik," kata dia.
Dua hari lalu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal TNI Wuryanto, menyatakan, Markas Besar TNI menangguhkan kerja sama dengan Australia karena "masalah teknis".
Permintaan penghentian kerja sama itu sudah dilayangkan TNI kepada Angkatan Bersenjata Australia pada pertengahan Desember 2016. Mulai saat itu penghentian kerja sama sementara berlaku, baik latihan maupun tukar-menukar perwira.
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, sebelumnya mengatakan, Menteri Pertahanan Australia, Marise Payne, sudah meminta maaf kepada Indonesia terkait kasus pelecehan Pancasila oleh salah satu anggota Angkatan Bersenjata Australia.
"Menteri pertahanan Australia juga menyampaikan akan mengusut kasus ini sampai tuntas dan tegas dalam menindaklanjuti kejadian ini," kata Ryacudu.
Hubungan Indonesia dan Australia yang berbatasan langsung secara geografis sering turun dan naik. Hal-hal yang sangat sering diangkat media massa dan politisi Australia adalah tentang Timor Timur, Papua, dan arus pengungsi liar yang melewati Indonesia.
Dari berbagai kasus yang terjadi, hampir selalu Australia yang memulai mengungkit-ungkit hal-hal yang menurut mereka tidak beres terjadi di Indonesia.
Buku Putih Pertahanan Australia dari tahun ke tahun selalu menyatakan secara jelas tentang konsep ancamanan pertahanan negara benua itu, yaitu semua hal yang terdapat di luar negaranya, yang bukan beraliansi pertahanan dengan mereka.
Payne, dalam keterangan pers resminya di Australia terkait itu menyatakan, mereka segera mengubah silabus-silabus dan bahan ajar di militer mereka. Bagi Indonesia, hal-hal tentang ideologi dan lambang-lambang negara merupakan hal yang tidak pantas untuk dinyatakan secara tidak pada tempatnya.
Sementara dari sisi Indonesia yang mencoba tetap konsisten dengan doktrin non-blok, tidak pernah menyatakan bahwa negara-negara tetangga merupakan ancaman.