Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp262,4 triliun atau melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-Perubahan 2016 sebesar Rp245,1 triliun.

Keterangan pers tertulis Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan pencapaian PNBP tersebut lebih tinggi Rp17,3 triliun dari target.

Realisasi PNBP tersebut terdiri atas penerimaan Sumber Daya Alam yang telah mencapai Rp65,5 triliun atau 72,3 persen dari target Rp90,5 triliun, pendapatan bagian laba BUMN Rp37,1 triliun atau 108,7 persen dari target Rp34,2 triliun.

Penerimaan Sumber Daya Alam tersebut terdiri dari SDA Migas yang mencapai Rp44,9 triliun atau 65,4 persen dari target Rp68,7 triliun dan SDA nonmigas sebesar Rp20,6 triliun atau 94,2 persen dari target Rp21,8 triliun.

Selain itu, realisasi berasal dari PNBP lainnya yang mencapai Rp117,3 triliun atau 130,5 persen dari target Rp84,1 triliun dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp42,4 triliun atau 117 persen dari target Rp36,3 persen.

Secara garis besar pencapaian PNBP ini didukung oleh realisasi lifting minyak dan gas yang melampaui target, peningkatan peran dividen BUMN, kinerja PNBP yang baik dari kementerian lembaga dan peningkatan PNBP dari BLU.

Realisasi lifting minyak sepanjang 2016 telah mencapai 829 ribu barel per hari dari asumsi 820 ribu barel per hari, sedangkan realisasi lifting gas mencapai 1.184 ribu barel setara minyak per hari dari asumsi 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Meskipun demikian, realisasi "cost recovery" yang melampaui target yang direncanakan, dari 8 miliar dolar AS menjadi 11,9 miliar dolar AS, menjadi perhatian khusus pada 2016 dan di tahun-tahun mendatang.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi atas realisasi PNBP yang lebih tinggi Rp17 triliun dari target, karena pencapaian tersebut bisa menutupi kekurangan penerimaan dari sektor pajak.

"PNBP bisa mengkompensasi penerimaan perpajakan yang masih dibawah target. Ini merupakan cerita yang cukup positif," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani juga menyoroti kinerja pemungutan PNBP di kementerian lembaga yang membaik, karena hal itu menunjukkan adanya perbaikan disiplin dalam pelaksanaan pemungutan tarif kepada masyarakat.