Minahasa (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut potensi pembangkit panas bumi atau geotermal di Indonesia melimpah dan baru tergarap sekitar lima persen saja.

"Potensi pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dikerjakan yang ada sekarang baru ada lima persen atau 29.000 MW, oleh sebab itu potensi sisanya 95 persen perlu dikerjakan karena ada potensi yang besar sekali," kata Presiden Jokowi di Tampaso, Minahasa, Selasa.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi meresmikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) Lahendong Unit 5 dan 6 serta PLTP Ulubelu Unit 3 yang berlokasi di Lampung di acara peresmian yang digelar di Tompaso, Minahasa.

Terlebih, ia menambahkan, Pemerintah saat ini menargetkan bisa menghasilkan pasokan 7.500 MW sampai 2025.

"Target kita 7.500 MW sampai tahun 2025 karena ini potensinya ada," katanya.

Menanggapi tentang masih banyaknya tenaga kerja asing terutama untuk pemasangan turbin-turbin yang berukuran besar, Presiden mengatakan tenaga kerja asing diperlukan pada awal pembangunan proyek sebelum beroperasi agar bisa dilakukan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan.

"Awal waktu memasang turbin memang ada tenaga kerja karena teknologinya memerlukan teknisi tapi kalau sekarang kalau sudah hampir 99,9 persen tenaga kerja kita semua karena dari segi skill kita mampu kok, kita mampu," katanya.

Terkait percepatan pembangunan proyek listrik di Indonesia, Presiden menjelaskan pemerintah sudah memangkas perizinan dan menyederhanakan regulasi untuk hal tersebut.

Meskipun kata dia, harus ada rekalkulasi atau penghitungan ulang untuk menyesuaikan target 35.000 MW dengan target pertumbuhan ekonomi.

"Hitung-hitungan waktu 35.000 MW itu saat (pertumbuhan ekonomi) diproyeksikan 7 persen," katanya.

Untuk pendanaan, Presiden mengakui untuk turbin berkapasitas besar memang belum bisa dikerjakan sendiri tanpa investor tetapi untuk skala UMKM bisa memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

KUR sendiri telah dipangkas suku bunganya dari yang 22 persen pertahun menjadi 9 persen per tahun, dan tahun depan dikatakan Presiden akan menjadi 7 persen per tahun.

Selain itu, Presiden juga menekankan pemanfaatan dana desa yang tahun ini mencapai Rp47 triliun dan tahun depan Rp60 triliun.