Tanjung Redeb (ANTARA News) - BPJS Ketenagakerjaan meminta dukungan pemerintah daerah untuk berpartisipasi menarik minat pekerja sebagai peserta program jaminan sosial tersebut.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan pemerintah daerah," kata Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan Naufal Mahfudz di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Kamis.

Ia menyebutkan angkatan kerja di Indonesia sekitar 122 juta jiwa. Namun yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baru 21 juta jiwa atau hanya 17 persen dari total angkatan kerja.

"Betapa besar potensi pekerja di Indonesia sehingga kami butuh kerja sama dengan pemerintah daerah," ujarnya di sela-sela peresmian gedung baru BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau itu.

Pihaknya juga akan terus menyosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya PT Jamsostek itu kepada pekerja informal, seperti petani dan nelayan yang potensinya cukup besar untuk menjadi peserta.

Sementara itu, Direktur Perluasan Kepesertaan E Ilyas Lubis menambahkan bahwa pada tahun ini hingga bulan Oktober, BPJS Ketenagakerjaan telah membayar klaim sebesar Rp17 triliun, termasuk pembayaran jaminan hari tua senilai Rp15,6 triliun kepada 1,9 juta peserta.

Sampai saat ini pihaknya masih menunggu regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan agar jaminan hari tua bisa diklaim selama lima tahun satu bulan bagi peserta yang masa kerjanya kurang dari lima tahun.

Pihaknya juga bekerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kredit perumahan dengan bunga rendah kepada peserta yang tidak pernah terlambat dalam membayar iuran bulanan.

"Tapi syaratnya harus kepemilikan rumah pertama dan menjadi peserta minimal lima tahun," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Berau Muharram menyatakan dukungannya terhadap program BPJS Ketenagakerjaan.

Bentuk dukungan itu diberikan melalui surat edaran yang dikeluarkan kepada para pengusaha agar pekerjanya didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan.

"Program ini bagus untuk menyejahterakan masyarakat, khususnya yang ditakdirkan terkena musibah kecelakaan kerja sehingga tidak sampai bangkrut atau jatuh miskin," ujarnya.

BPJK Ketenagakerjaan sampai saat ini telah memiliki 11 kantor wilayah, 112 kantor cabang utama, dan 203 kantor cabang perintis di seluruh Indonesia.