Sungai Raya, Kalbar (ANTARA News) - Kepala Badan Pertahanan Nasional yang juga merangkap sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Sofyan Djalil mengatakan pemerintah menargetkan tahun 2025 setiap bidang tanah di luar hutan di Indonesia sudah semua memiliki sertifikat.

"Adanya sertifikat bagi pemilik tanah menunjukkan kejelasan hukum sehingga masyarakat tenang atas kepemilikannya. Selain itu dengan adanya sertifikat tanah menjadi aset yang hidup," ujarnya saat melakukan kunjungan kerja bersama Presiden Joko Widodo di Kalbar, Rabu.

Sofyan menambahkan dengan adanya sertifikat tanah dapat dijadikan agunan masyarakat untuk keperluan hidupnya. Namun ia menyarankan agunan yang ia harapkan untuk kebutuhan modal usaha atau berkebun bukan sebaliknya yang hanya konsumtif semata.

"Tercatat di Kalbar sertifikat tanah yang disekolahkan atau jadi agunan tahun ini mencapai Rp6 triliun. Total angka agunan itu terbilang besar dan itu menunjukkan tanah sebagai aset yang hidup jika bersertifikat," katanya menjelaskan.

Sofyan menjelaskan untuk di Kalbar sendiri saat ini baru 23 persen yang memiliki sertifikat. Begitu juga secara nasional tingkat tanah yang memiliki sertifikat masih perlu ditingkatkan.

"Oleh karena fakta yang ada pemerintah melalui BPN terus mendorong agar tanah memiliki sertifikat," terangnya.

Ia menyebutkan di tahun 2016 dalam program strategis sertifikat tanah telah dikeluarkan sertifikat sebanyak satu juta. Tahun depan pihaknya menargetkan ada 5 juta sertifikat tanah.

"Kemudian di tahun 2018 ada target 7 juta tanah dan tahun 2019 ada 9 juta sertifikat tanah dikeluarkan," kata dia.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya Rusman Ali menyambut baik program stategis penyerahan sertifikat tanah. Menurutnya dengan program tersebut bisa menekan tumpang tindih tanah di Kubu Raya yang sering terjadi.

"Kita juga mengapresiasi dan berterima kasih atas kunjungan Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam penyerahan secara simbolis sertifikat tanah dalam program tersebut," kata dia.