Banda Aceh (ANTARA News) - Pemerintah akan memprioritaskan kegiatan belajar mengajar berjalan normal pascagempa bumi berkekuatan 6,5 SR yang melanda kawasan Pidie Jaya, Provinsi Aceh (7/12).

"Kami targetkan akhir Januari ini sekolah sudah menggunakan bangunan sekolah darurat/sementara dan tidak ada lagi yang belajar di bawah tenda," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR, Danis H Sumadilaga dalam siaran pers yang diterima Antara di Banda Aceh, Selasa.

Data BNPB menyebutkan ada 271 bangunan sekolah rusak dan 86 sekolah rusak berat. Klaster Pendidikan telah melakukan verifikasi lapangan terhadap gedung sekolah di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen.

Ia mengatakan Tim memprioritaskan 86 sekolah rusak dan (20/12) sudah memverifikasi 13 lokasi. Verifikasi tersebut dilakukan oleh Kementerian PU PERA, Kemendikbud, BPKP, BNPB dan dinas terkait.

"86 sekolah yang menjadi awal dan sudah ada indikasi merah dan kami prioritaskan," katanya.

Inspektur Utama BNPB Bintang Susmanto mengatakan tim auditor dari Inspektorat Utama BNPB datang ke Aceh mendampingi BPKP dalam melakukan audit lapangan dengan verifikasi melalui data satu pintu dari BNPB.

Sekretaris Utama BNPB, Dody Ruswandi mengatakan dalam keadaan darurat kita semua terlindungi oleh UU No.24 tahun 2007.

"Jalankan saja yang sudah terverifikasi di 13 lokasi yang sudah ditentukan. Silakan bangun kelas darurat, namun tetap memenuhi syarat standar keamananan kegiatan belajar mengajar," katanya.

Pemerintah menargetkan pembangunan permanen sekolah selama 6 bulan pengerjaan dan bangunan keseluruhan sekolah ditargetkan akhir tahun 2017. Targetnya adalah pembangunan kembali semua bangunan yang rusak akibat gempa bumi.

Ia mengatakan ada pun priorias utama dalam pembangunan tersebut yang akan dilakukan adalah fasilitas umum, seperti sekolah, masjid dan sebagainya.