Jakarta (ANTARA News) - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) hampir setiap tahun memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) yang secara total telah tersalurkan Rp24,3 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, dalam keterangan tertulis, Kamis, mengatakan hal tersebut perlu diaudit guna memastikan PMN betul-betul digunakan untuk membiayai pembangunan.

"Kalau kita tidak melihat catatan yang komprehensif, termasuk dengan rencana kerja yang akan dilakukan, tentu ini jadi catatan tersendiri," katanya dalam rapat dengan Direktur Utama PT SMI.

"Selama ini, kita juga tidak tahu laporan keuangan komprehensifnya seperti apa. PMN ini benar digunakan untuk membantu proyek atau bayar utang," ujar Heri.

Heri menilai, belum ada paparan yang jelas dari PT SMI berapa sebetulnya kebutuhan PMN untuk tahun 2017. Ini penting sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja keuangan BUMN.

Heri juga mengimbau, PMN yang disalurkan kepada PT. SMI hendaknya tidak digunakan untuk menutup angsuran yang menunggak yang diberikan kepada sejumlah debitur.

"Kita minta untuk pencairan PMN 2017 dapat ditempatkan dalam rekening terpisah untuk memudahkan pengawasan, betul tidak dana PMN ini digunakan sesuai dengan peruntukannya atau bisnis plan yang diajukan," katanya.

Bisnis plan khusus untuk PMN kali ini, ungkap Heri, ternyata bercampur aduk dengan bisnis plan tahun-tahun sebelumnya. BPK perlu melakukan audit dengan tujuan tertentu atas PMN yang sudah dicairkan sebelumnya.

"Saya berharap ini jadi catatan penting. Kita ingin PT SMI sebagai alternatif tujuan pembiayaan pembangunan bisa berjalan dengan lebih baik," tutup Heri.