Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti stagnasi jumlah angka pengangguran terbuka sehingga diharapkan ada upaya lebih dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan guna mengatasi permasalahan pengangguran.

"Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir sebesar 4,91 persen, angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir mengalami stagnasi tidak mengalami penyusutan berarti," kata Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup DPP PKS Memed Sosiawan dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut Memed Sosiawan, rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja baru dikarenakan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bukan lagi industri manufaktur dan padat karya.

Namun, lanjutnya, industri yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi saat ini adalah sektor jasa dan industri padat modal yang relatif tidak menciptakan lapangan pekerjaan baru sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja baru.

Tercatat, tiga lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan tertinggi dan mendorong pertumbuhan ekonomi selama dua tahun terakhir adalah Informasi dan komunikasi (9,2 persen), jasa keuangan dan asuransi (8,83 persen) dan transportasi-pergudangan (8,2 persen).

"Investasi besar-besaran di sektor infrastruktur yang sangat diharapkan menyerap tenaga kerja ternyata juga tidak mampu banyak menyerap tenaga kerja lokal karena investor membawa sendiri seluruh tenaga kerja dari negara asalnya untuk mengisi semua lowongan jabatan dari hulu ke hilir, dari direksi-manajer sampai tukang gali-jurumasak," ujarnya.

Sebagaimana diwartakan, DPD RI meminta pemerintah memacu pertumbuhan wirausaha baru terutama sektor industri kecil dan mikro untuk menyerap angkatan kerja serta pengangguran.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komite III DPD dengan Kementerian Perindustrian di Gedung DPD, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/11), beberapa anggota DPD mendesak pemerintah lebih serius memacu pertumbuhan industri kecil dan mikro serta memberi fasilitas untuk pemasarannya.

Anggota DPD RI Provinsi Banten, Ahmad Sadeli Karim meminta pemerintah memacu tumbuhnya industri kecil atau menengah, serta pemerintah diharapkan agar jangan mengabaikan kemampuan masyarakat menengah ke bawah untuk membuka usaha baru.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai pemerintah harus mendorong investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru di Tanah Air.

Tingkat pengangguran terbuka pada 2015 mencapai 6,18 persen, sedangkan pada 2019 ditargetkan mencapai kisaran 4-5 persen. Artinya, harus ada sekitar 10-11 juta lapangan kerja baru selama lima tahun atau 2 juta per tahun.

"Jadi, untuk mendorong lapangan kerja baru 2 juta per tahun, kita harus dorong investasi. Pemerintah juga menjadi bagian dari investasi di mana government investment (investasi pemerintah) datang dari belanja di infrastruktur," kata Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa (1/11).