Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi khusus tingkat menteri untuk mewujudkan aksi damai dan tertib pada 2 Desember 2016.

"Rapat saya mengumpulkan jajaran Polhukam dalam proses unjuk rasa damai itu. Sebagai pemerintah harus ambil bagian agar kesepakatan aksi super damai itu betul-betul terwujud," kata Wiranto di Jakarta, Rabu.

Rapat koordinasi khusus tingkat menteri itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F Moeloek, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Jaksa Agung Prasetyo.

Dia mengatakan bahwa koordinasi yang tercipta seperti Kementerian Kesehatan menyiapkan pelayanan medis, dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan angkutan untuk mengangkut para demonstran kembali ke daerah masing-masing.

"Ada dari Polri (Kepolisian RI) tentang konsep, dan Kementerian Agama memberi tausiyah yang benar, dan mengendalikan emosi massa," ujarnya.

Menteri Wiranto mengajak semua pihak untuk berorientasi mewujudkan unjuk rasa yang damai dan tidak meresahkan masyarakat.

"Semua saya ajak untuk menentukan langkah-langkah yang tentunya membuat masyarakat tenang. Jangan sampai mengganggu aktivitas masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dan Polri sepakat bahwa lokasi demonstrasi 2 Desember 2016 akan digelar di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.

Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian telah berkoordinasi dengan Panglima TNI untuk memastikan keamanan selama unjuk rasa.

"Kami akan siapkan tempat di Monas untuk menampung 600 ribu hingga 700 ribu orang. Kalau kurang (lahan), kami siapkan Jalan Medan Merdeka Selatan. Kami akan kerja sama dengan PMI, Satpol PP dan rekan-rekan ormas untuk mengawal aksi ini," kata Tito.