Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mendorong sekuritisasi aset untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang saat ini sudah dalam "tracknya" (jalurnya).

"Sekuritisasi harus kita ikuti terus. Satu setengah tahun yang lalu karena sekuritisasi kurang berjalan dengan baik mengakibatkan pendanaan infrastruktur sepenuhnya ke APBN," kata Presiden menjadi pembicara kunci dalam "Kompas 100 CEO Forum" di Jakarta, Kamis.

Jokowi mengungkapkan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan membutuhkan dana sekitar Rp4.900 triliun dan APBN hanya bisa membiayai hanya sekitar 30 persen saja.

"Meskipun APBN infrastruktur sudah naik jauh sekali, tapi tidak akan cukup karena paling itu hanya 30 persen dari kebutuhan dana yang ada," kata Jokowi.

Presiden menegaskan bahwa adanya potongan anggaran terhadap beberapa kementerian dan lembaga hanya dikenakan pada anggaran yang tidak produktif.

"Anggaran (infrastruktur) tidak ada yang kita potong. Yang kita potong adalah anggaran yang tidak produktif, seperti perjalanan dinas. Itu kita potong, kalau infrastruktur, awas kalau menteri-menteri berani potong," katanya.

Presiden berharap pendanaan infrastruktur menjadi beban APBN sekuritasi aset sebagai alternatif pembangunan infrastruktur yang ada.

Jokowi juga meminta BUMN, seperti Jasa Marga, tugasnya membangun jalan tol, bukan sebagai pemilik aset saja.

"Kita senang menjadi pemilik aset. Misalnya Jasa Marga bangun (jalan tol) dimiliki masuk ke saku. Bukan itu mestinya, kalau sudah jadi mestinya langsung dijual. Jual itu harus jual untung untuk mendapatkan modal lagi untuk membangun dua tiga kali lipat dari yang dilakukan ini," kata Presiden.

Jokowi mengatakan jika perusahaan hanya memiliki aset dan hanya mencari penghasilan dari pemasukan jalan tol saja maka berpuluh-puluh tahun Indonesia tidak akan bisa membangun infrastruktur.

"Kita yang pertama membangun jalan tol, negara lain melihat dan meniru, namun mereka sudah beribu-ribu kilo, kita sudah 71 tahun merdeka jalan tol kita baru 840 km," ungkap Presiden.

Untuk itu, Presiden mendorong sekuritisasi aset yang sudah jadi yang menghasilkan "cash flow" yang sudah stabil dijual untuk mendapatkan dana guna membangun yang lain yang lebih panjang lagi.

"BUMN harus jual ambil untung, kemudian uangnya pakai untuk bangun yang lain. Sekuritisasi ini yang punya aset masih tetap bisa pemilik karena sekuritisasi aset berarti asetnya ditaruh di dalam satu wadah, seperti reksadana yang kemudian dijual unitnya ke investor," kata Presiden.