Presiden Jokowi minta penurunan harga gas di akhir tahun
24 November 2016 16:49 WIB
Presiden Joko Widodo memaparkan pandangan ekonomi serta sejumlah kebijakan strategis pemerintah bidang ekonomi dalam acara 100 CEO Forum 2016 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (24/11/2016). Dalam pidatonya, Presiden menegaskan agar pelaku usaha, ekonom, serta masyarakat selalu optimis dalam menghadapi tantangan ekonomi di era persaingan global, serta menjadikannya sebagai peluang dalam rangka memantapkan iklim investasi tahun 2017 mendatang. (ANTARA/Yudhi Mahatma)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya terkait penurunan harga gas harus bisa dilaksanakan pada akhir tahun ini.
"Yang berkaitan dengan harga gas, saya sudah diberikan angka-angka oleh Menko (Menteri Koordinasi), oleh menteri. Saya hanya mendorong penurunan harga gas itu harus betul-betul dilakukan dan terjadi di akhir tahun ini," kata Presiden saat menjadi pembicara kunci dalam "Kompas 100 CEO Forum" di Jakarta, Kamis.
Presiden mengungkapkan harga gas industri di negara tetangga bisa mencapai 4-6 dolar AS per MMBTU, tetapi di dalam negeri masih berkisar 9-12 dolar AS per MMBTU.
"Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa, perintah saya (kepada menteri) hanya itu. Kalau perintah sulit-sulit, nanti membinggungkan. Perintahnya hanya kalau di sana bisa, di sini juga harus bisa," tegas Presiden.
Penurunan harga gas industri ini telah dibahas dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden pada 4 Oktober 2016 lalu. Presiden meminta penurunan harga gas tersebut agar industri dalam negeri bisa bersaing dengan negara lain.
"Padahal negara kita mempunyai potensi cadangan gas bumi yang cukup banyak, sangat banyak. Dan sebaliknya, negara-negara tersebut, baik Vietnam, Malaysia, Singapura, ini dapat dikategorikan mengimpor gas bumi," tegas Presiden.
Jika Indonesia tidak dapat menyesuaikan harga gas untuk industri yang banyak dipakai untuk sektor industri petrokimia, industri keramik, industri tekstil, industri pupuk dan industri baja, Jokowi mengkhawatirkan produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif.
"Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya karena masalah harga gas kita yang terlalu mahal," ujar Jokowi.
Namun Presiden juga tidak melupakan potensi investasi di sektor hulu gas dengan meminta kementerian dan BUMN terkait untuk mempertimbangkan kesempatan tersebut.
"Pertimbangkan pula aspek keberlanjutan di semua sisi, baik sisi investasi, maupun sisi memperkuat daya saing industri kita," ujar Jokowi.
"Yang berkaitan dengan harga gas, saya sudah diberikan angka-angka oleh Menko (Menteri Koordinasi), oleh menteri. Saya hanya mendorong penurunan harga gas itu harus betul-betul dilakukan dan terjadi di akhir tahun ini," kata Presiden saat menjadi pembicara kunci dalam "Kompas 100 CEO Forum" di Jakarta, Kamis.
Presiden mengungkapkan harga gas industri di negara tetangga bisa mencapai 4-6 dolar AS per MMBTU, tetapi di dalam negeri masih berkisar 9-12 dolar AS per MMBTU.
"Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa, perintah saya (kepada menteri) hanya itu. Kalau perintah sulit-sulit, nanti membinggungkan. Perintahnya hanya kalau di sana bisa, di sini juga harus bisa," tegas Presiden.
Penurunan harga gas industri ini telah dibahas dalam Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden pada 4 Oktober 2016 lalu. Presiden meminta penurunan harga gas tersebut agar industri dalam negeri bisa bersaing dengan negara lain.
"Padahal negara kita mempunyai potensi cadangan gas bumi yang cukup banyak, sangat banyak. Dan sebaliknya, negara-negara tersebut, baik Vietnam, Malaysia, Singapura, ini dapat dikategorikan mengimpor gas bumi," tegas Presiden.
Jika Indonesia tidak dapat menyesuaikan harga gas untuk industri yang banyak dipakai untuk sektor industri petrokimia, industri keramik, industri tekstil, industri pupuk dan industri baja, Jokowi mengkhawatirkan produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif.
"Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya karena masalah harga gas kita yang terlalu mahal," ujar Jokowi.
Namun Presiden juga tidak melupakan potensi investasi di sektor hulu gas dengan meminta kementerian dan BUMN terkait untuk mempertimbangkan kesempatan tersebut.
"Pertimbangkan pula aspek keberlanjutan di semua sisi, baik sisi investasi, maupun sisi memperkuat daya saing industri kita," ujar Jokowi.
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
Tags: