Honolulu (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla menemui sejumlah nelayan asal Indonesia di kawasan pelabuhan perikanan PIER, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, Rabu waktu setempat (Kamis WIB).

"Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan?" sapa Kalla beberapa saat setelah mendapat kalungan bunga khas Hawaii dari salah seorang warga negara Indonesia.

Para nelayan yang mayoritas berasal dari wilayah pantai utara Pulau Jawa itu pun menjawab dengan serentak, "Baik, Pak!"

Tidak lama kemudian, Wapres memasuki salah satu kapal milik warga negara AS yang mempekerjakan beberapa nelayan asal Indonesia.

Kepada Wapres, para nelayan menyampaikan gaji bulanan yang diterimanya sebesar 500 dolar AS, belum termasuk bonus hasil tangkapan ikan.

Mereka juga menyampaikan bahwa meskipun bekerja pada pemilik kapal berkewarganegaraan AS, mereka tidak memiliki visa kerja di AS.

"Jadi kami tidak boleh keluar dari areal pelabuhan karena kami tidak punya visa AS," kata Darsono, nelayan asal Brebes, Jawa Tengah.

Umar, nelayan asal Brebes lainnya menambahkan bahwa nelayan Indonesia yang ada di Hawaii mencapai sekitar 200 orang.

Namun mereka bekerja dengan menggunakan visa Samoa. "Majikan yang menjemput kami dari Samoa," ujar pria yang pernah bekerja sebagai nelayan di Donggang, Taiwan, itu.

Dari Indonesia, mereka menuju Samoa dengan pesawat terbang melalui Sydney. Dari Samoa menuju Hawaii membutuhkan waktu selama 15 hari dengan menumpang kapal.

Seorang pemilik kapal kepada Wapres mengatakan bahwa para nelayan Indonesia bekerja secara profesional.

"Mereka sangat tekun dan profesional," demikian tutur seorang pemilik kapal mengenai alasannya mempekerjakan nelayan asal Indonesia.

Meskipun dilarang keluar area pelabuhan, para majikan mencukupi segala kebutuhan sehari-hari para nelayan yang tinggal di kapal.

Bahkan, mereka juga bisa dengan mudah mengirimkan sebagian gaji untuk keluarga di Indonesia melalui jasa pengiriman uang yang rutin mendatangi kapal mereka.

Sementara itu, Wapres meminta paguyuban nelayan Indonesia di Hawaii dan pemilik kapal untuk mengatasi persoalan visa kerja di AS.

"Kami tidak bisa mengurusi negara lain. Biarkan asosiasi dan kapten kapalnya yang orang AS itu yang mengurus (visa)," kata Kalla.