Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah membahas upaya optimalisasi pemanfaatan sejumlah aset milik TNI untuk kepentingan TNI dan bangsa Indonesia ke depan.

"Aset-aset ini seperti juga aset BUMN, sebenarnya dapat dioptimalkan agar lebih bermanfaat bukan hanya untuk kepentingan TNI tapi juga untuk kepentingan umum," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas mengenai Optimalisasi Pemanfaatan Aset TNI di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu siang.

Menurut Jokowi, sejumlah aset tersebut antara lain aset TNI yang tidak secara langsung digunakan sebagai markas besar ataupun fasilitas penunjang operasi tugas dan fungsi TNI.

Untuk mengetahui jumlah aset tersebut, Presiden meminta kepada pemangku kepentingan untuk melakukan pendataan ulang.

Inventarisasi yang dilakukan nantinya dapat memetakan status aset tersebut, seperti aset yang digunakan tidak sesuai tupoksinya, aset yang disewa oleh pihak ketiga, serta aset yang belum dimanfaatkan atau bahkan dalam keadaan sengketa.

Kepala Negara mengatakan masih terdapat aset TNI yang juga belum tersertifikasi.

"Ini perlu segera didata ulang, diperjelas status hukumnya, kepemilikannya dari aset-aset tersebut serta diselesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mengutamakan asas kemanusiaan dan keadilan sosial, serta menjunjung tinggi hukum dan ketentuan perundangan yang berlaku," tegas Presiden.

Selain itu, Presiden mengarahkan agar inventarisasi dilakukan secara akuntabel dan transparan dengan mempertimbangkan kepentingan TNI, rakyat serta bangsa dan negara.

Dia meminta kepada menteri pertahanan, panglima TNI, menteri keuangan serta menteri agraria dan tata ruang untuk berkoordinasi melakukan inventarisasi dan optimalisasi pemanfaatan aset.

"Saya juga berharap dengan langkah-langkah perbaikan manajemen aset-aset TNI tersebut, pemanfaatan aset TNI bisa mencapai tujuan yang kita inginkan," tambah Kepala Negara.

Sejumlah pejabat negara yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi.