Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan perilaku korupsi dipicu oleh berbagai hal, di antaranya gaya hidup hedonisme dan biaya politik yang besar.




"Gaya hidup hedonisme ini membuat banyak pemimpin dan penyelenggara negara tersangkut korupsi," katanya dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Balikpapan, Kalimantan Timur, seperti dilansir keterangan tertulis, Selasa.




Sementara untuk biaya politik yang besar, kata Mahyudin, merupakan dampak dari sistem pemilihan langsung kepala daerah atau wakil rakyat.




"Ini adalah dampak dari sistem pemilihan langsung. Sebenarnya kita tidak siap dengan demokrasi (pemilihan) langsung karena biayanya besar," ucapnya.




Mahyudin menjelaskan, korupsi juga terkait dengan demokrasi politik. Sesungguhnya demokrasi bisa berjalan baik di negara-negara maju yang pendapatan per kapita penduduknya sudah tinggi.




Ia mengatakan, negara-negara maju seperti di Eropa atau Amerika, pendapatan per kapita penduduknya mencapai 40 ribu dolar AS. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia baru Rp45 juta per tahun.




"Itu pun masih terjadi kesenjangan di Indonesia yang tajam ditandai dengan indeks gini ratio 0,42. Artinya terjadi jurang antara mereka yang kaya dan miskin," kata politisi Partai Golongan Karya itu.




Mahyudin mencontohkan pemilihan umum di Amerika Serikat, di mana calon presiden mendapatkan donasi dari konstituen, sementara di Indonesia, calon kepala daerah harus mengeluarkan uang untuk konstituennya.




"Karena beratnya pada saat pencalonan itulah kepala daerah (pemimpin) tersangkut korupsi. Jadi komitmen tidak melakukan korupsi tinggal komitmen," tuturnya.