Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan niat pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran kasus hak asasi manusia (HAM) di Papua masih kuat.

"Ini semua harus diselesaikan, niat itu masih kuat tak pernah kendor," kata Wiranto Jakarta, Senin.

Dia mengatakan pemerintah ingin segera menuntaskan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM itu sehingga tidak meninggalkan masalah yang belum selesai bagi generasi selanjutnya.

"Intinya bahwa kita tak ingin tinggalkan sesuatu yang belum selesai untuk generasi berikutnya," tuturnya.

Wiranto mengakui tidak mudah untuk menyelesaikan permasalahan itu karena banyak keinginan dari banyak pihak untuk penyelesaian kasus HAM tersebut.

"Tapi menyelesaikannya juga tak mudah. Menyelesaikan banyak pihak yang punya keinginan. Nah menyatukan keinginan yang banyak itulah yang tugas kita sekarang. Maka tak bisa cepat," tuturnya.

Dia mengatakan pemerintah provinsi Papua juga mengalami kendala seperti melakukan autopsi yang bertentangan dengan budaya setempat.

"Papua sudah rapat berkali-kali ada kendala misalnya kendala biaya. Untuk yakinkan adanya pelanggaran HAM perlu autopsi tapi budaya setempat tak izinkan, kalau autopsi ada akibatnya di akhirat sana," tuturnya.

Dia mengatakan perlu waktu untuk segera menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.

"Sudah, kami rapat, tapi ada beberapa yang ini, yang ini bukan pelanggaran HAM berat ini pelanggaran berat, yang ini sudah selesai ini belum. Jadi bukan semuanya belum selesai tapi ada sebagian yang sudah selesai tapi nanti sekaligus kami umumkan hasilnya," ujarnya.

Wiranto mengatakan pemerintah lewat Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan sudah memiliki niat untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM baik masa lalu maupun yang baru terjadi.