Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri rapat kerja teknis (rakernis) fungsi intelijen dan keamanan (intelkam) terkait pengamanan pilkada serentak 2017 di berbagai daerah.

"Saya diundang Kapolri melalui Kabaintelkam untuk hadir dalam rakernis, memberikan pengarahan ke seluruh jajaran Dir Intelkam di seluruh Polda se-Indonesia. Materinya soal kesiapan Pilkada," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Dalam pengarahannya, Tjahjo mengingatkan agar jajaran intelijen Polri berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN), Intelijen Kejaksaan dan lainnya untuk memetakan daerah-daerah rawan konflik pada pelaksanaan Pilkada serentak 2017.

"Saya tidak mengajari intelijen, saya tadi hanya menyampaikan area-area rawan korupsi, hibah dana Bansos, retribusi pajak, kasus narkoba, ketimpangan sosial, radikalisme sampai kasus terorisme. Ini (penanganan potensi kerawanan) perlu sinergi dan inovasi dari jajaran intelijen Polri," ujarnya.

Menurutnya, daerah yang termasuk rawan konflik bukan hanya di DKI Jakarta saja karena ada 101 daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada 2017 dan ada sejumlah daerah yang berpotensi konflik.

"Petakan daerah-daerah yang bisa menimbulkan gejolak. Ada 101 daerah (yang melaksanakan) Pilkada. Tapi fokusnya sekarang kan cuma DKI. Padahal masih ada daerah lain yang harus dicermati," katanya.

Ia pun berpesan agar jajaran Polri netral dalam Pilkada Serentak. Menurutnya kesuksesan Pilkada Serentak dapat dilihat dari adanya kebebasan masyarakat untuk memilih calon kepala daerah tanpa tekanan dan politik uang serta netralitas PNS, TNI dan Polri.

Tema dalam rakernis tersebut adalah Melalui Program Promoter, Kita Tingkatkan Peran Intelijen Guna Mensukseskan Pilkada Serentak 2017.