Megawati instruksikan seluruh kader tenang dan damai
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri (kedua kanan depan) didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (kedua kiri depan), Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi Idham Samawi (kanan depan) dan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun (kiri depan) memberikan keterangan pers seusai melakukan rapat koordinasi menjelang pilkada serentak 2017 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (17/11/2016). PDIP menghormati proses hukum terhadap status tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. (ANTARA /Muhammad Adimaja)
"Kader PDI Perjuangan diminta tenang, menjaga diri, dan turut menciptakan situasi aman dan damai," kata Megawati Soekarnoputri kepada pers di kantor DPP PDI Perjuangan, di Menteng, Jakarta, Kamis.
Menurut Megawati, PDI Perjuangan akan menjalankan tugas sebagai perekat kebangsaan, menjalin silaturahmi dengan tokoh masyarakat, dan memastikan bahwa Empat Pilar Kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika benar-benar dijaga dan dibumikan.
Dia menegaskan, PDI Perjuangan mendukung penuh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan perintah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.
"Pemerintah harus kokoh berdiri dalam prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Megawati juga menyerukan kepada seluruh kader PDI Perjuangan maupun masyarakat di seluruh Indonesia untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, untuk bekerja semaksimal mungkin guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia menuju Indonesia Raya.
Sebelumnya, Megawati memimpin rapat koordinasi antara DPP dan DPD PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2017.
Menyikapi penyelenggaraan pilkada yang akan diselenggarakan di 101 daerah di Indonesia, Megawati mengatakan, Indonesia adalah negara hukum.
Menurut dia, hukum berintikan keadilan, azas praduga tak bersalah, dan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
"Terkait dengan penetapan status tersangka kepada saudara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, PDI Perjuangan menjadikan peristiwa tersebut untuk menghormati proses hukum," tegasnya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2016