Seoul (ANTARA News) - Presiden Korea Selatan Park Geun-hye menyewa pengacara sebelum diperiksa oleh jaksa dalam penyelidikan skandal yang meliputi pemerintahannya, kata kantornya Selasa.

Pemerintah Korea Selatan sedang diguncang tuduhan bahwa seorang teman dekat Presiden Park menggunakan kedekatan dengan sang presiden untuk ikut campur dalam urusan negara dan menggunakan pengaruhnya dengan tidak sepantasnya, memicu seruan untuk memakzulkan atau melengserkannya.

Park akan menjadi presiden pertama yang diperiksa kejaksaan dalam perkara Kriminal.

Pengacara Park, Yoo Yeong-ha, adalah mantan anggota Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, akan membahas pengaturan pemeriksaan presiden dengan jaksa menurut kantor kepresidenan Blue House dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita Reuters.

Ia mengatakan para reporter bahwa pemeriksaan mestinya minimum dan bahwa dia perlu waktu untuk meneliti perkara itu.

"Kalau pemeriksaan tatap muka diperlukan, waktunya harus minimum," kata Yoo, menambahkan bahwa tidak patut memeriksa presiden kecuali ada kecurigaan pengkhianatan.

Namun demikian Yoo mengulang komentar presiden bahwa dia siap untuk penyelidikan.

Park mengatakan awal bulan ini jaksa harus mengklarifikasi apa yang terjadi dan bahwa semua orang yang terlibat harus diperiksa termasuk dirinya, dan ambil tanggung jawab jika dinyatakan bersalah.

Jaksa menyelidiki apakah Park memberikan tekanan yang tidak selayaknya kepada bos-bos konglomerat chaebol untuk menggalang dana bagi yayasan yang melibatkan teman Park, Choi Soon-sil, menurut kantor berita Yonhap.

Yonhap pada Selasa menyatakan jaksa memanggil pemimpin Lotte Group Shin Dong-bin. Namun Lotte Group tidak mengonfirmasi laporan itu dan jaksa tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Bos chaebol lainnya, termasuk pemimpin Hyundai Motor Group Chung Mong-koo dan pemimpin Hanjin Group Cho Yang-ho diperiksa akhir pekan lalu.

Jaksa juga memeriksa Choi, yang sudah ditahan sejak 31 Oktober.

Pemimpin partai oposisi utama mengusulkan pertemuan dengan Park pada Senin, namun ditunda karena tentangan partai lawan.

Ucapan permohonan maaf lain yang disampaikan Park, dan tawaran bekerja sama dengan oposisi demi membentuk kabinet baru dan melepaskan beberapa wewenangnya gagal menenangkan krisis, memicu lawan politik menyebut Park tidak memahami tingkat kesalahannya. (Uu.Ian/KR-MBR)