Jakarta (ANTARA News) - Waki Ketua DPR, Zaenal Maarif, di Jakarta, Kamis, mengirim surat kepada Pesiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait persoalan luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Surat disampaikan terkait kedatangan delegasi warga Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) Sidoarjo pada 18 April 2007. Zaenal kemudian menemui korban luapan lumpur yang sedang melakukan aksi demonstransi di depan Istana Negara. Zaenal menegaskan bahwa delegasi yang diterimanya adalah korban akibat semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Delegasi mengharapkan, pimpinan DPR dapat memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Presiden guna membicarakan tuntutan ganti rugi dan langsung atas perumahan mereka di Perumtas yang terendam luapan lumpur panas. "Tuntutan, agar ganti rugi dalam bentuk tunai dan langsung dapat diterima 100 perse, tanpa pemberian DP 20 persen terlebih dahulu dan sisanya 80 persen dibayar kemudian, sesuai Perpres Nomor 14/2007," katanya. Menurut Zaenal, warga korban lumpur mengharapkan adanya revisi atas Perpres Nomor 14/2007, karena aspirasi warga tidak tertampung dalam Perpres tersebut, terutama menyangkut pembayaran uang muka (Down Payment/DP) 20 persen. "Delegasi mengharapkan pemerintah dapat segera mengambil alih permasalahan untuk mengurangi penderitaan yang mereka hadapi," kata Zaenal menambahkan. (*)