Jakarta (ANTARA News) - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni akan menggelontorkan dana triliunan rupiah per tahun dalam bantuan tunai yang terbagi untuk usaha, keluarga kurang mampu, dan pemberdayaan komunitas.

"Setelah kami hitung, APBD Jakarta memiliki ruang dan kemampuan bagi kami untuk memberikan dana bergulir sejumlah Rp50 juta untuk satu unit usaha," ujar Agus didampingi calon wakil gubernur DKI Sylviana dalam pidato politik kedua di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu.

Dana bergulir itu, katanya, akan mendorong ekonomi rakyat, mencetak usahawan baru, mengembangkan usaha mikro kecil dan koperasi untuk semua kalangan sehingga mengurangi pengangguran yang kini sebanyak 368 ribu orang berdasarkan data BPS.

Pihaknya akan mengalokasikan dana bergulir tahap awal sebesar Rp1 triliun untuk membangun dan mengembangkan 20 ribu unit usaha baru.

"Apabila 1 unit usaha dapat menyerap 5 sampai 10 orang pekerja, maka program ini secara langsung akan mengurangi pengangguran 100 sampai 200 ribu orang," ujar dia.

Selanjutnya, ia akan mengalokasikan dana sebesar Rp650 miliar per tahun untuk diberikan kepada lebih dari 128 ribu keluarga miskin atau kurang mampu, baik yang memiliki lansia dan balita maupun tidak.

Artinya, setiap keluarga miskin akan mendapatkan bantuan langsung sementara (BLS) sebesar Rp5 juta per tahun atau lebih dari Rp400 ribu per bulan.

"Ada ungkapan, beri kail jangan beri ikan. Tapi, sebagian dari saudara kita, sebegitu miskinnya, sehingga mereka tidak sanggup untuk memegang kail," tutur dia.

Ia mengatakan BLS di luar dari KJP dan KJS yang telah dinikmati warga selama ini. BLS adalah tambahan dari program KJP dan KJS.

Pria 38 tahun itu menegaskan program itu bukan merupakan bagi-bagi uang karena sesuai amanah konstitusi, yakni negara harus bertanggung jawab terhadap warga miskin, targetnya jelas, bersifat sementara dan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar terutama pangan.

Untuk menjamin BLS diterima oleh keluarga yang membutuhkan, program itu harus dijalankan melalui mekanisme dan sistem yang akuntabel dan transparan.

Terakhir, Agus menilai selama ini belum ada pemberdayaan komunitas dalam lingkup RT-RW sehingga pihaknya akan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan komunitas RT-RW sebesar Rp1 miliar per-RW per tahun.

Cagub dari poros Cikeas itu berharap program itu benar-benar dapat mengubah paradigma pembangunan Jakarta dengan melibatkan masyarakat langsung dalam proses pembangunan.

"Mengapa paradigma ini saya pilih karena saya ingin agar Jakarta berkembang bersama rakyat, bukan semakin terpisah dari rakyatnya," kata dia.