Presiden bahas ruang politik umat Islam bersama Muhammadiyah
8 November 2016 15:36 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Mensesneg Pratikno (ketiga kanan) dan Mendikbud Muhadjir Effendy (kanan) bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir (ketiga kiri) beserta pengurus di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (8/11/2016). Pertemuan tersebut diantaranya membahas sinergi pemerintah dengan Muhammadiyah dalam menyalurkan aspirasi politik umat Islam. (ANTARA /Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo membahas pembangunan ekonomi kerakyatan dan ruang-ruang politik bagi umat Islam bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
"Tadi juga diusulkan dari PP Muhammadiyah agar ini bisa dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dan Muhammadiyah sehingga bisa memberikan ruang dan saluran-saluran politik bagi umat Islam dan bisa mengembangkannya dengan baik," kata Presiden usai bertemu Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa.
Selain itu Kepala Negara menyebut perlunya komunikasi efektif antara pemerintah dengan organisasi keagamaan dan tokoh lintas agama.
Ia juga mengapresiasi upaya Muhammadiyah menjaga kedamaian dan ketertiban dalam unjuk rasa 4 November, di mana orang-orang menuntut penuntasan proses hukum kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena mengutip Alquran saat berbicara di hadapan warga Kepulauan Seribu pada bulan September.
Usai berdiskusi dengan pengurus Muhammadiyah selama sekitar 90 menit, Presiden juga menekankan bahwa kasus itu sudah diproses secara hukum.
"Saya tekankan bahwa saya sekali lagi, ini juga perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum," katanya.
Presiden menemui pengurus Muhammadiyah didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sebelumnya Presiden juga mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
"Tadi juga diusulkan dari PP Muhammadiyah agar ini bisa dikerjakan bersama-sama antara pemerintah dan Muhammadiyah sehingga bisa memberikan ruang dan saluran-saluran politik bagi umat Islam dan bisa mengembangkannya dengan baik," kata Presiden usai bertemu Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa.
Selain itu Kepala Negara menyebut perlunya komunikasi efektif antara pemerintah dengan organisasi keagamaan dan tokoh lintas agama.
Ia juga mengapresiasi upaya Muhammadiyah menjaga kedamaian dan ketertiban dalam unjuk rasa 4 November, di mana orang-orang menuntut penuntasan proses hukum kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena mengutip Alquran saat berbicara di hadapan warga Kepulauan Seribu pada bulan September.
Usai berdiskusi dengan pengurus Muhammadiyah selama sekitar 90 menit, Presiden juga menekankan bahwa kasus itu sudah diproses secara hukum.
"Saya tekankan bahwa saya sekali lagi, ini juga perlu rakyat tahu, tidak akan melindungi saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum," katanya.
Presiden menemui pengurus Muhammadiyah didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sebelumnya Presiden juga mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2016
Tags: