Beijing, China (ANTARA News) - China memberlakukan sebuah ketentuan keamanan dunia maya yang kontroversial pada Senin, untuk menangkal apa yang Beijing sebut meningkatnya ancaman seperti peretasan dan terorisme, meskipun ketentuan itu memicu kekhawatiran dari sejumlah bisnis asing dan kelompok hak asasi.

Keputusan itu, yang diresmikan parlemen China dan dijadwalkan akan mulai diberlakukan pada Juni 2017 mendatang, merupakan sebuah "kebutuhan obyektif" China sebagai sebuah kekuatan internet yang besar, seorang pejabat parlemen mengatakan.

Sejumlah kritikus asing yang membahas ketentuan itu berpendapat bahwa hal itu mengancam akan menutup sejumlah perusahaan teknologi asing dari sejumlah sektor yang dipandang "kritikal," dan mencantumkan kewajiban yang kontroversial untuk peninjauan keamanan dan mewajibkan data-datanya disimpan di pusat data yang ada di China.

Sejumlah advokat hak asasi juga mengatakan bahwa ketentuan itu akan meningkatkan batasan terhadap internet di China, yang telah memiliki mekanisme sensor online yang paling mutakhir di dunia, yang dikenal dengan sebutan Tembok Api Besar di luar negara itu.

Yang Heqing, seorang pejabat dari komite Kongres Rakyat Nasional, mengatakan bahwa internet telah berhubungan mendalam terhadap keamanan nasional dan perkembangan China.

"China merupakan sebuah kekuatan internet, dan sebagai salah satu negara yang menghadapi resiko keamanan internet terbesar, perlu untuk segera mengembangkan dan menyempurnakan sistem hukum keamanan jaringan," Yang mengatakan kepada para wartawan saat penutupan pertemuan legislatif dwimingguan, seperti dilansir Reuters.

Lebih dari 40 kelompok bisnis global melayangkan petisi kepada Perdana Menteri China Li Keqiang pada Agustus, yang mendesak Beijing untuk mengamandemen sejumlah bagian kontroversial dalam ketentuan itu.

Sedangkan para pejabat China telah mengatakan bahwa hal itu tidak akan mengganggu kepentingan bisnis asing.

Sejumlah kewajiban kontroversial yang masih ada dalam rancangan akhir ketentuan yang dikeluarkan oleh parlemen, termasuk kewajiban agar "operator infrastruktur informasi yang kritis" menyimpan informasi pribadi dan data bisnis penting lainnya di China, memberikan "bantuan teknis" yang tidak dijabarkan kepada lembaga keamanan, dan lolos peninjauan keamanan nasional.

Tuntutan-tuntutan itu telah memicu kekhawatiran dari dalam perusahaan yang mengkhawatirkan mereka harus menyerahkan kepemilikan intelektual atau membuka pintu belakang dalam produk-produk mereka demi dapat beroperasi di pasar China.


Tidak jelas, ambisius

James Zimmerman, kepala Dewan Perdagangan di China, menyebut kewajiban itu "tidak jelas, ambigu, dan dapat diartikan sebagai apa saja oleh pihak berwenang".

Lembaga Pengawas Hak Asasi Manusia (HRW) mengatakan bahwa unsur-unsur ketentuan itu, termasuk mempidanakan penggunaan internet yang "merusak persatuan nasional," akan lebih membatasi kebebasan dunia maya.

"Meskipun adanya kekhawatiran internasional yang meluas dari sejumlah perusahaan dan advokat hak asasi selama lebih dari satu tahun, pihak berwenang China mendorong ketentuan pembatasan ini tanpa melakukan perubahan yang berarti," ujar Sophie Richardsonkepala HRW cabang China dalam sebuah pernyataan melalui surat elektronik.

Zhao Zeliang, kepala Administrasi Dunia Maya dari biro koordinasi keamanan dunia maya China, mengatakan kepada para wartawan bahwa tiap pasal di ketentuan itu sejalan dengan ketentuan perdagangan internasional dan China tidak akan menutup pintu bagi para perusahaan asing.

"Mereka menduga bahwa (pernyataan seperti) keamanan dan pengendalian independen, keamanan dan kepercayaan, bahwa hal-hal itu merupakan tanda-tanda proteksionisme. Bahwa mereka sama. Ini merupakan sebuah kesalahpahaman, sebuah prasangka," Zhao mengatakan.

Banyak dari ketentuan itu sebelumnya telah diberlakukan dalam praktiknya, namun pencatatan resminya bersamaan dengan pemberlakuan serangkaian regulasi lainnya di China terkait keamanan nasional dan kelompok masyarakat sipil asing.

Pemberlakuan ketentuan itu datang di tengah meluasnya tindakan keras Presiden Xi Jinping terhadap masyarakat sipil, termasuk para pengacara hak asasi dan media, yang disebut dilakukan untuk menyingkirkan perbedaan pendapat oleh para kritikus.

Pada tahun lalu, Beijing memberlakukan sebuah ketentuan keamanan nasional yang ditujukan untuk membuat seluruh sistem jaringan infrastruktur dan informasi kunci "aman dan dapat dikendalikan".

"Pemerintahan China telah menyadari bahwa dunia maya secara langsung dan memberi dampak mendalam terhadap banyak hal atau seluruh aspek keamanan nasional," ujar Rogier Creemers, seorang peneliti hukum dan pemerintahan China dari Universitas Leiden, belanda.

"Itu merupakan sebuah wilayah nasional, sebuah wilayah untuk melakukan langkah militer, untuk langkah ekonomi yang penting, untuk wilayah kriminal dan pengintaian," kata dia.

(KR-MBR/M016)