Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sumber yang paling besar dan paling bisa diandalkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi enam persen tahun depan yakni investasi swasta.

"Untuk pemerintah, untuk mencapai 6,1 persen memang akan dijaga agar defisit APBN tidak terlalu besar hanya karena kita ingin menjadi sumber pertumbuhan ekonomi," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Oleh karena itu, ia menambahkan, sumber yang paling besar dalam hal ini adalah untuk investasi yang berasal dari swasta baik berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang bisa mencapai lebih dari Rp800 triliun.

Pihaknya juga mengharapkan perbankan dan "capital market" yang bisa men-"generate" atau menghasilkan sumber dana invesatasi mencapai lebih dari Rp1.300 triliun.

"Dan dari sisi BUMN yang harus melakukan belanja modal atau capital expenditure-nya, diharapkan mendekati Rp700 triliun. Sehingga tidak semua tekanan untuk mencapai pertumbuhan 6,1 persen adalah berasal dari pemerintah," katanya.

Untuk 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dilakukan persiapan sedini mungkin agar Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas enam persen.

Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,8 persen pada 2015 dan 5,0 persen (proyeksi) pada 2016.

"Presiden mengharapkan kita bisa meningkatkan momentum pertumbuhan sehingga kita bisa mengakselesasi pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, dan penciptaan lapangan kerja," katanya.

Oleh karena itu pada 2018, kata dia, kalau pertumbuhan ekonomi harus di atas 6 persen maka perlu diterapkan kebijakan dan tindakan khusus.

Ia mengatakan perekonomian global yang masih lemah menjadikan sumber pertumbuhan ekonomi yang berasal dari ekspor diperkirakan hanya akan menyumbang "gross" sekitar 1 persen atau hanya lebih di atas 0 persen.

"Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi adalah yang berasal dari dalam negeri, dan dalam hal ini peranan investasi dan konsumsi menjadi sangat penting, baik konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah," katanya.