Seoul (ANTARA News) - Presiden Korea Selatan Park Geun-hye melakukan perombakan kabinet, menunjuk perdana menteri, wakil menteri ekonomi dan menteri keamanan publik baru di tengah skandal kontroversial seputar orang kepercayaannya.

Kim Byung-joon, mantan sekretaris kebijakan presiden senior era mendiang Presiden Roh Moo-hyun, diangkat menjadi perdana menteri baru. Kim adalah profesor di Kookmin University di Seoul.

Yim Jong-yong, Ketua Komisi Jasa Keuangan (Financial Services Commission/FSC), regulator keuangan negara itu, ditunjuk menjadi wakil menteri urusan ekonomi merangkap menteri keuangan.

Sedangkan Park Seung-joo, mantan menteri kesetaraan gender pada pemerintahan Roh Moo-hyun, diangkat sebagai menteri keselamatan dan keamanan publik berdasar rekomendasi perdana menteri baru.

Perombakan kabinet dilakukan di tengah tuduhan pada Choi Soon-sil, yang diduga menjajakan pengaruh dan mengintervensi urusan negara dari balik layar menggunakan persahabatan lamanya dengan Presiden Park.

Park merombak sekretariat kepresidenannya pada Minggu, setelah menerima pengunduran diri delapan sekretaris, termasuk kepala staf kepresidenan dan sekretaris senior urusan sipil dan koordinasi kebijakan.

Namun, perombakan tersebut nampaknya tidak cukup mencegah kemarahan publik dan kecaman pihak oposisi di parlemen, dan bahkan dari anggota faksi non-Presiden di partai berkuasa.

Anggota-anggota senior oposisi utama Partai Minjoo mengecam presiden karena menunjuk anggota kabinet tertinggi kedua tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan diskusi dengan partai oposisi.

Beberapa anggota parlemen dari Partai Saenuri yang sekarang berkuasa juga mengkritik perombakan kabinet itu karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan ke partai pemerintah.

Anggota parlemen oposisi dan sebagian anggota berkuasa meminta presiden mengangkat perdana menteri baru yang diusulkan oleh parlemen berdasarkan kesepakatan antara partai-partai politik.

Perdana menteri usulan parlemen punya tanggung jawab besar dalam pengelolaan negara dengan membentuk kabinet koalisi yang secara politik netral menurut warta kantor berita Xinhua.