Jakarta (ANTARA News) - Petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan konsep penggalangan dana kampanye dapat menghindari praktik politik uang.

"Melalui sistem penggalangan dana ini masyarakat dapat memastikan sebuah pemerintah yang bersih dari politik uang," kata Ahok di Jakarta Selasa.

Ahok menuturkan hal itu saat meresmikan program penggalangan dana kampanye rakyat untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

Ahok mengatakan penggalangan dana kampanye pasangan Ahok-Djarot itu akan dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Sementara itu, salah satu tim pemenangan Ahok-Djarot Wibi Andrino menuturkan penggalangan dana kampanye merupakan pionir dan bentuk keterbukaan kepada masyarakat.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (NasDem) DKI Jakarta itu menambahkan tim pemenangan Ahok-Djarot mengajak masyarakat DKI Jakarta berpartisipasi dalam kampanye secara aktif dan sukarela.

Gerakan penggalangan dana kampanye itu dinilai mendorong semangat keterbukaan dan melibatkan seluruh elemen yang ingin mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam bentuk donasi atau sumbangan.

Penggalangan dana kampanye terhadap masyarakat juga akan menjadi gagasan baru untuk kemajuan gaya kampanye di Indonesia.

Penggalangan dana kampanye Ahok-Djarot minimal Rp10.000 hingga Rp75 juta untuk perorangan mulai 1 November 2016, sedangkan bantuan badan hukum maksimal senilai Rp750 juta.

Donasi dari perorangan maupun badan hukum dapat ditransfer secara online ke "www.ahokdjarot.com" atau setor tunai melalui kantor cabang BCA di seluruh Indonesia.

Pilkada DKI 2017 diikuti tiga pasangan calon gubernur, yaitu Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat, kemuadian Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni, selanjutnya Anies Baswedan - Sandiaga Uno.

(T014)