Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia mengimbau masyarakat yang berencana unjuk rasa pada 4 November 2016 untuk tidak terprovokasi oleh pihak ketiga yang menyalahgunakan kegiatan tersebut.

"Pak Presiden juga tegaskan agar semua kita, terutama bagi yang berunjuk rasa itu, selain mematuhi ketentuan juga harus waspada betul akan adanya pihak ketiga untuk menggunakan kesempatan, momentum ini dengan agenda-agenda tertentu," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di temui di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa.

Menurut Menteri, pemerintah juga mewaspadai keterlibatan pihak ketiga yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Lukman mengatakan fokus unjuk rasa yang akan dilakukan hanya menginginkan agar proses hukum dugaan penistaan Al Quran oleh salah satu kepala daerah berjalan dengan adil dan tanpa intervensi.

"Ini yang kemudian Pak Presiden ingatkan untuk kita semua, khususnya mereka-mereka yang unjuk rasa, untuk betul-betul meningkatkan kewaspadaan karena harga dari keutuhan NKRI ini tidak terbayar untuk hal-hal seperti ini," kata Lukman.

Presiden telah menerima kunjungan dari pengurus ormas dan lembaga Islam yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama di Istana Kepresidenan.

Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang progres pembangunan Indonesia baik mengenai politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang saat ini.

Selain itu, Ketua MUI Maruf Amin mengatakan unjuk rasa akan berjalan sesuai dengan aturan dan mengutamakan ketertiban.