Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPR RI mempertanyakan ketidakberdayaan pemerintah terkait kasus luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), karena posisi Aburizal Bakrie di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). "Ini memicu kami menggalang dukungan dari kalangan parlemen untuk menggunakan hak interpelasi kasus lumpur Lapindo," kata Sekretaris Fraksi PDIP, Jacobus Mayongpadang, saat beraudiensi dengan Kaukus Pembela Hak Sipil dan Ekonomi Korban Lumpur Lapindo di Senayan Jakarta, Selasa. Kaukus ini terdiri atas sejumlah tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), seperti Ray Rangkuti, Budiman Sujatmiko, Fadjrul Rachman, dan utusan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia (PB HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Sementara itu, Ray Rangkuti menegaskan, pemerintah tidak menunjukkan komitmennya untuk membela masyarakat korban luapan lumpur itu, dan sebaliknya pemerintah justru membela perusahaan swasta yang notabene milik kelompok bisnis Aburizal Bakrie, yang kini menduduki jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Dalam kaitan itulah, ia menilai, ada semacam konspirasi yang sangat kasat mata bahwa pemerintah tidak memperhatikan korban, tetapi membiarkan korban luapan lumpur Lapindo. "Pemerintah pusat dan pemerintah Jawa Timur yang semestinya sangat dirugikan, karena lumpuhnya perekonomian da kerugian infrastruktur juga berusaha menekan dan menghalangi aksi-aksi korban Lapindo. Padahal, dengan aksi-aksi itu, pemerintah sebenarnya diuntungkan, karena secara birokrasi, pemerintah sudah tidak berdaya," katanya. Dengan aksi-aksi yang dilakukan korban Lapindo, ia mengemukakan, semestinya pemerintah daerah merasa terbantu dan berterima kasih, karena memicu semangat, agar melakukan perlawanan atas konspirasi pemerintah pusat dan perusahaan swasta. "Mestinya terbantu, tetapi justru menekan dan menghalangi perjuangan korban. Mereka melakukan aksi, karena seluruh jajaran pemerintah sudah tidak berdaya menghadapi Lapindo," katanya. Untuk menumbuhkan keberdayaan pemerintah terhadap Lapindo, Fadjrul Rachman mengusulkan, agar dilakukan penggantian Menko Kesra dari Aburizal (Ical) Bakrie. "Kunci penyelesaiannya kasus Lapindo ini ada pada SBY, JK dan Ical. Kalau mau selesai, maka Ical harus dikeluarkan dulu dari kabinet. Tanpa dikeluarkan, masalah tetap mengambang dan korban semakin terabaikan," katanya. Dia juga mempertanyakan media nasional dalam memberitakan luapan lumpur Lapindo yang membewa korban semakin banyak tidak "seberingas" kasus-kasus lain. "Tampaknya politik durian lebih penting daripada Lapindo," katanya menambahkan. (*)