Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputi, mengatakan bahwa isu perombakan (reshuffle) kabinet yang kini kembali bergulir tidak ada urusannya dengan partai yang dipimpinnya. "Dari awal sebagai partai oposisi, kita tidak ada urusan dengan 'reshuffle'," kata Megawati usai membuka acara Rapat Koordinasi Bidang Keanggotaan dan Organisasi Tingkat Nasional, di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa. Saat ditanya pers mengenai sikap sejumlah partai politik terhadap isu "reshuffle" tersebut, Megawati pun berkomentar, "Ya, tanya partai-partai yang mendukung. Kita dari awal partai oposisi," kata Megawati. Sementara itu, Sekjen PDIP, Pramono Anung, mengatakan bahwa partainya tidak akan terlibat dengan isu "reshuffle" tersebut, meskipun godaan PDIP untuk ditarik menjadi partai pemerintah sudah berulang kali terjadi. "Pada 'reshuffle' ini, kita tidak ditawari. Mungkin sekarang sudah capek, karena PDIP selalu menolak untuk duduk dalam kabinet," ujarnya. Pramono mengatakan, PDIP selalu mengatakan dengan terbuka bahwa partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri itu lebih tepat sebagai partai oposisi, supaya bisa terjadi "check and balance" terhadap sistem pemerintahan yang ada. "Kita sudah komitmen menjadi `sparring partner` untuk mengontrol pemerintah," katanya. Namun, Pramono menilai, jika "reshuffle" jadi dilaksanakan, maka harus dilakukan secepatnya, karena Mei nanti sudah masuk pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Partai Politik. Menurut perhitungan Pramono, jika "reshuffle" terus diudur, maka kinerja menteri yang baru tidak dapat maksimal, dengan perhitungan menteri yang baru butuh belajar enam sampai delapan bulan, padahal tahun 2008 parpol sudah fokus pada persiapan Pemilu 2009. "PDIP meminta betul kepada presiden kalau mau melakukan reshuffle ya 'reshuffle' saja, tapi jangan sampai 'reshuffle' dilakukan karena tekanan dari parpol tertentu," tambahnya. Menurut Pramono, saat ini banyak kepentingan yang mengitari presiden, terutama yang berasal dari partai besar, dan jika memang Presiden Yudhoyono mau melakukan "reshuffle", maka harus dilakukan dengan segera. "Menurut saya, jujur ada beberapa menteri yang tidak `capable` dan sakit-sakitan, dan ada yang lebih sibuk dengan mengiklankan diri, karena takut di-"reshuffle"," katanya tanpa menyebutkan nama menteri yang dia maksud. Kondisi tersebut, justru melemahkan pemerintahan sekarang ini, sehingga hal itu tidak dapat dibiarkan terlalu lama dan segera diambil keputusan, demikian Pramono Anung. (*)