Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta, agar para pejabat di daerah, seperti gubernur, bupati, walikota, Ketua DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk lebih patuh terhadap sistem pemerintahan yang berlaku, dan tidak hanya mengikuti keinginan partai politiknya saja. Untuk itu, Presiden Yudhoyono meminta, agar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) membuat pemantapan pendidikan kebangsaan dan pendalaman tentang sistem pemerintahan kepada para pejabat daerah tersebut. "Presiden memerintahkan supaya dipikirkan pemantapan atau kursus singkat untuk Gubernur, Ketua DPRD Propinsi, Walikota/Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota yang jumlahnya sekitar 400 orang," kata Gubernur Lemhannas, Prof DR Muladi SH, di Jakarta, Senin. Usai menemui Presiden RI di Kantor Kepresiden, ia mengemukakan pula, "Kita juga mendiskusikan kurikulum yang tepat, yang betul-betul bisa membangun sosok gubernur, Ketua DPRD yang sesuai harapan, yang profesional, mengerti prinsip nasional, berwawasan kebangsaan yang kuat dan hanya loyal pada pemerintahan bukan pada partai politiknya." Dijelaskannya, kursus singkat untuk gubenur dan Ketua DPRD akan dilakukan selama empat minggu, sementara untuk bupati dan walikota selama delapan minggu, dan akan menggunakan metode yang lebih pada aplikasi dalam mengatasi berbagai persoalan aktual di masyarakat. "Sejumlah materi yang kita siapkan adalah mengenai `good governance`, KKN, investasi, sektor riil, pertumbuhan ekonomi di daerah, cara mengatasi kemiskinan dan pengangguran, kesehatan dan pendidikan, ketahanan pangan dan lain-lain. Itu tugas yang diberikan kepada Gubernur dan DPRD di dalam tugas pendidikan di Lemhanas nanti," katanya. Dijelaskan Muladi, perintah Presiden tersebut dikeluarkan, karena Presiden melihat saat ini banyak pejabat daerah, seperti bupati dan walikota yang dicalonkan parpol tertentu lebih loyal pada partainya daripada ke Presiden RI. "Jadi, ini yang dihindari bahwa dalam pembangunan nasional itu harus satu kesatuan sistem, bukan loyalitas dalam arti sempit, hanya ke partai saja, tetapi loyalitas pada program pembamgunan nasional dalam satu kesatuan sebagai program jangka panjang itu sangat penting," katanya. Namun, menurut Muladi, loyalitas pada parpol bukannya tidak penting, tetapi dalam menjalankan pemerintahan, pejabat daerah itu harus mengacu sistem dan program pemerintahan yang menjadi rambu pemerintahan. "Siapa pun yang menjabat di pemerintahan harus tahu sistem nasional, sistem nasional itu sangat penting," demikian Muladi. (*)