Kayong Utara (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik kembali Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar sebagai duet Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Wakil Menteri ESDM adalah hak prerogatif presiden.

Namun, Ignasius-Arcandra harus membuktikan pada masyarakat bahwa Presiden Jokowi tak salah memilih mereka menempati posisi saat ini. "Itu adalah hak pribadi presiden. Beliau juga harus berpikir, dengan tiga kali reshuffle dan masa kerja Beliau juga tinggal sedikit lagi, harusnya beliau harus memikirkan kinerja para menteri harus lebih baik. Apakah mereka (Archandra dan Jonan) baik atau tidak, Mereka harus bertanggungjawab nantinya. Yang kedua, juga harus ada pembuktian ke publik bahwa mereka bukan pilihan yang salah dari pak presiden," kata Hidayat di Kayong Utara, Jumat malam.

Ignasius Jonan, menurut Hidayat masih harus membuktikan kecakapan diringa di ranah ESDM.

"Dari rekam jejak, Pak Jonan termasuk sukses saat Beliau sebagai dirjen di Kemenhub, tetapi saat menjadi menteri beliau malah diganti. Mengenai Beliau di ESDM, ya tinggal pembuktian Beliau, karena kan Beliau lebih dikenal di Perhubungan. Apakah Beliau ahli di ESDM, ya Beliau harus membuktikan. Jika gagal, yang rugi kan pak Jokowi sendiri," katanya.

Sementara sosok Arcandra Tahar dinilai Hidayat sebagai sosok yang juga masih harus membuktikan diri mengingat persoalan kewarganegaraan yang pernah menjadi perbincangan hangat.

"Arcandra sebagai wakil, kemarin kan ada kondisi yang dipermasalahkan terkait kewarganegaraan. Ini juga menjadi tantangan bagi Beliau untuk membuktikan bahwa memang Ia sudah Indonesia, tidak lagi ada sisa-sisa warna negara Amerika. Kita semua mengkritisi, dan beri kesempatan mereka bekerja." Pada Jumat pukul 13.30 WIB di Istana Negara, Jakarta, Presiden melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.