Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pemuda dan Olahraga mengaku tidak terkejut dengan keputusan PSSI yang akan tetap melaksanakan Kongres PSSI dengan agenda utama pemilihan di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/10).

Menurut Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, PSSI sejak pertemuan Rabu (12/10) menegaskan jika perubahan lokasi kongres akan diputuskan pada rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Kamis malam (13/10) dan hasilnya memang tetap di Makassar.

Padahal pada pertemuan di Kemenpora yang dihadiri Plt Ketua Umum PSSI Hinca Panjaitan, Sekjen Azwan Karim dan Ketua Komite Pemilihan Agum Gumelar itu ada rencana lokasi kongres dipindah ke Jakarta.

"Ketidak terkejutnya Kemenpora ini adalah juga karena Kemenpora tidak ingin PSSI melanggar statutanya sendiri, karena sesuai statuta PSSI maka perpindahan tempat dimungkinkan paling tidak dengan pemberitahuan delapan pekan sebelumnya," katanya.

Menurut dia, keputusan PSSI tetap menggelar kongres di Makassar merupakan hak sepenuhnya PSSI. Namun demikian, rekomendasi Kemenpora sebagaimana suratnya yang ditujukan ke Kapolri per 12 Oktober hanya untuk rekomendasi pelaksanaan kongres di Jakarta.

Atas kondisi tersebut, kata Gatot, pihak kepolisian kemungkinan besar tidak akan memberikan ijin untuk kegiatan Kongres PSSI di Makassar meski kongres tersebut akan dihadiri perwakilan dari FIFA dan AFC.

Namun demikian, demi menjelaskan dengan polemik yang terjadi pada kondisi menjelang kongres, Kemenpora juga mengirimkan surat ke FIFA. Surat yang dikirimkan hari tersebut untuk memberikan keterangan berimbang termasuk gambaran saat terjadi pertemuan antara Kemenpora dan PSSI.

Pihak yang mengirimkan ke AFC dan FIFA ternyata tidak hanya dari Kemenpora. Kelompok 85 yang merupakan kumpulan pemilik suara PSSI juga melakukan hal yang sama. Yang membedakan adalah subyeknya yaitu menarik mandat kepada Plt Ketum PSSI Hinca Panjaitan serta anggota Exco lainnya.

"Mau direspon atau tidak, hak kami yang punya suara. Mereka itu duduk disitu karena kami dan sekarang mandat itu kita tarik karena tidak mendengar suara mayoritas voters (pemilik suara)," kata juru bicara Kelompok 85 GH Sutejo.

Kelompok 85 ini merupakan kelompok yang terus memberikan dukungan kepada pemerintah termasuk dalam menetapkan lokasi kongres yaitu di Jakarta. Jika PSSI akan mengikuti arahan dari pemerintah, GH Sutejo mengaku akan ada pertimbangan lain termasuk tidak akan mencabut mandat.