Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar terus-menerus bekerja maksimal menuntaskan kasus korupsi pejabat dan pungli.

Komentar itu disampaikan Hidayat terkait beberapa pejabat publik yang tertangkap korupsi dan pegawai kementerian atau lembaga yang menerima pungli.

"KPK harus didukung agar berkinerja lebih baik lagi terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang merugikan negara ratusan miliar bahkan triliunan," kata Hidayat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Hidayat menilai dengan adanya penangkapan pejabat atau pegawai pemerintah menandakan ada upaya terus-menerus dari penegak hukum untuk memberantas korupsi.

"Menandakan upaya terus-menerus memberantas korupsi...tapi sekaligus menandakan penanaman budaya antikorupsi terus ditingkatkan sehingga beragam penyimpangan birokrasi yang terlanjur berlarut bisa dibersihkan," kata dia.

Hidayat berpendapat pemberantasan korupsi yang maksimal akan menciptakan keyakinan bagi masyarakat bahwa hukum memang sungguh-sungguh ditegakkan.

"Agar masyarakat berkeyakinan pemberantasan korupsi ini serius. Maknanya adalah memang tidak ada agenda politik di baliknya," katanya.

Tapi politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengkritik langkah lamban KPK dalam menangani kasus-kasus besar.

"Publik mengkritisi, jika Rp100 juta Irman diberlakukan sanksi, ratusan juta disanksi, bagaimana yang merugikan keuangan negara sampai ratusan milyar, menerima dana reklamasi sampai Rp 1,7 T, kerugian negara terkait BLBI sampai ratusan triliun. Itu bagaimana progress-nya?" pungkas Hidayat.