Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi gebrakan Polri dalam menjalankan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) dan berharap itu bukan hanya untuk pencitraan atau upaya pengalihan isu.

"Kami berharap OPP untuk sekadar pencitraan dan upaya pengalihan isu, namun gebrakan OPP oleh Polri patut di apresiasi. Dan itu sejalan dengan upaya revitalisasi hukum yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo," katanya di Jakarta, Kamis.

Dia berharap OPP yang dilakukan Polri efektif memberantas pungutan liar yang sudah menjadi penyakit menahun di sentra-sentra pelayanan publik serta merugikan masyarakat.

"Pemberantasan pungli dan revitalisasi (hukum) yang kini sedang di godok di istana itu harus memprioritaskan perbaikan kualitas penegakan hukum," ujarnya.

Kalau diibaratkan sebagai gedung, ia mengatakan, penegakan hukum di Indonesia sudah rusak sangat parah, demikian parahnya hingga berbagai kalangan melukiskan situasi saat ini sebagai darurat penegakan hukum.

Kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan institusi penegak hukum pun, menurut politikus Partai Golkar itu, sudah mencapai titik terendah akibat perilaku tidak terpuji beberapa aparat penegak hukum.

"Sudah banyak contoh kasus yang rasanya cukup komprehensif menggambarkan kerusakan parah kualitas penegakan hukum itu. Bahkan masyarakat pun mencatat bahwa sektor penegakan hukum tidak henti-hentinya diguncang skandal," katanya.

Dia mengatakan keterlibatan oknum polisi, jaksa, panitera, hakim serta pejabat Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pidana telah merusak kualitas penegakan hukum.

"Karena itu, masyarakat berharap banyak pada inisiatif Presiden untuk melakukan revitalisasi hukum termasuk pemberantasan pungli," ujarnya.

"Dalam konteks ini, tentu saja Presiden harus menyerap aspirasi masyarakat, sudah sangat jelas bahwa masyarakat sangat kecewa dengan kualitas penegakan hukum saat ini," katanya.

Bambang menambahkan Presiden perlu memprioritaskan kebijakan untuk memperbaiki upaya penegakan hukum serta kualitas penegak hukum.