Jakarta (ANTARA News) - Menko Perekonomian, Boediono, mengungkapkan bahwa perbaikan iklim investasi Indonesia akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2008 hingga menyentuh kisaran tujuh persen seperti sebelum krisis ekonomi 1997, demikian dikutip dari kantor berita AFP, Jumat. Berbicara pada forum bersama "US-ASEAN Business Council" dan "US-Indonesia Society" di Washington, Amerika Serikat (AS), Kamis lalu (12/4), Boediono mengungkapkan bahwa perbaikan kondisi makro ekonomi, serta meningkatnya stabilitas politik dan kelembagaan membuat Indonesia lebih dapat berkonsentrasi pada agenda reformasi. Menanggapi keluhan dunia internasional akan lambannya reformasi, Boediono menjelaskan, pemerintah butuh waktu untuk melakukan konsultasi dengan DPR dan pemangku kepentingan lainnya sebelum menentukan kebijakan yang akan dijalankan Menurut Boediono, pihaknya mengharapkan ekonomi Indonesia tumbuh 6,3 persen tahun ini, atau naik signifikan dari tahun lalu 5,3 persen. Sedangkan, menurut dia, pada 2008 adanya perubahan persepsi investor menyusul momentum percepatan reformasi akan mendorong kenaikan investasi hingga mendorong pertumbuhan hingga 6,8 persen dengan kemungkinan bisa lebih tinggi dan kembali ke kisaran 7 persen. Dia menambahkan, UU investasi yang diluncurkan pekan lalu memberikan perlakuan yang sama bagi perusahaan asing dan domestik di beberapa area dan hak perusahaan asing untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemerintah melalui arbitrasi internasional. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung UU tersebut adalah antara lain perbaikan prosedur pemberian izin investasi dan reformasi perpajakan, katanya. Selain itu, jelasnya, pemerintah juga melakukan berbagai upaya untuk mencapai program "National Single Window" yang memungkinkan eksportir dan importir untuk berhubungan secara online dengan kepabeanan dan instansi lain yang terkait sehingga memangkas waktu dan biaya. Untuk reformasi di sektor finansial, katanya, pemerintah berupaya terus mendorong upaya perbaikan pasar-pasar keuangan, termasuk kerangka regulasi yang efektif untuk asuransi dan dana pensiun. "Pasar modal yang lebih dalam dan lebih terdiversifikasi sangat penting untuk meningkatkan kredit korporasi dan pembiayaan infrastruktur jangka panjang," katanya. Di sektor infrastruktur, Menko mengatakan saat ini pemerintah berupaya mendorong percepatan proses-proses tender untuk pembangkit listrik. Menurut Menko, Pemerintah juga segera akan melakukan reformasi pada sektor pelayanan sipil, yang dianggapnya sebagai "salah satu agenda reformasi paling fundamental". "Bukan rahasia lagi jika salah satu alasan kita sulit bergerak cepat melakukan reformasi adalah ketidakmampuan menerbitkan regulasi yang dibutuhkan untuk memotong biaya transaksi," katanya. "Problem yang lebih besar lagi adalah ketidakmampuan kita untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang semestinya," demikian Boediono. (*)