Bogor (ANTARA News) - Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie mengatakan inovasi adalah jawaban untuk mengatasi kesulitan bangsa Indonesia memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sehingga ia mengusulkan perlu adanya Gerakan Nasional Inovasi.

"Kita harus membuat gerakan nasional inovasi, harapan saya presiden harus menaruh perhatian pada inovasi yang dihasilkan terutama oleh perguruan tinggi," kata Jimly usai Sidang Senat Dies Natalis ke-53 IPB, di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Jimly mengatakan, IPB dapat menjadi model percontohan menggerakkan perguruan tinggi lainnya untuk menghasilkan inovasi lebih banyak lagi.

Menurut dia, IPB menjadi kebanggaan bangsa, tidak hanya berhasil menempati peringkat dalam jajaran 100 perguruan tinggi terbaik di dunia, juga menghasilkan banyak prestasi, terutama dalam hal inovasi, komersialisasi paten, dan hak kekayaan intelektual.

"Yang terpenting adalah inovasi, IPB menonjol sekali dalam paten paling banyak dan sertifikat HAKI terbesar mulai dari 2012. Belum ada perguruan tinggi lebih banyak dari IPB dalam mendaftarkan HAKI, komersialisasi paten IPB juga terbesar," katanya.

Dia menyebutkan, capaian yang diraih IPB merupakan modal yang harus ditangkap oleh pemerintah sebagai potensi untuk menggerakkan kesulitas Indonesia.

"Kampanye nasional inovasi sudah menjadi keharusan, supaya ruang demokrasi yang menciptakan kebebasan selama reformasi dan sesudah reformasi termanfaatkan dengan baik," katanya.

Selama ini, lanjutnya, kebebasan dalam reformasi belum termanfaatkan dengan baik, buktinya potensi konflik di Tanah Air semakin besar, dan potensi kesenjangan, ketidakadilan yang semakin tinggi.

Ia mencontohkan, jarak antara penghasilan tertinggi dan terendah semakin tampak, yang tercermin dalam indeks ginie ratio.

"Mengapa itu terjadi, karena kebebasan paling banyak dinikmati oleh elit. Makin tinggi derajat sratifikasi orang secara ekonomi, ia makin banyak mendapat keuntungan dari kebebasan," kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.

Menurut dia, kebebasan selama reformasi tidak termanfaatkan dengan baik. Disalahgunakan oleh elit yang terjadi secara alamiah, hukum tidak jalan, denda keadilan sosial tidak berjalan, tercermin dalam kebijakan publik maupun tindakan nyata.

"Kondisi ini pasti akan menghasilkan kesejanjangan baik dalam bidang politik maupun ekonomi," ucapnya.

Oleh karena itu, Jimly mendorong IPB harus menjadi modal inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk memanfaatkan kebebasan demokrasi dengan baik dengan cara mendorong inovasi, sebagai kreatifitas agar dimanfaatkan.

"Kementerian terkait seperti Kemenristek dan industri kreatif bisa mengkoordinasikan gerakan nasional inovasi ini supaya isu ini dibawa menjadi tema baru dalam pemerintahan ke depan," katanya.

Sebagai langkah awal, lanjut Jimly, perlu ada pertemuan tingkat tinggi seperti summit mengenai gerakan nasional inovasi. Dan gerakan tersebut dapat diprakarsai oleh IPB.

Jimly menyampaikan orasinya pada Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-53 IPB dengan judul "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 The Constitution of Liberty Konstitusi Pembebasan untuk Kreativitas dan Inovasi bagi Kemajuan bangsa".