Bangkok (ANTARA News) - Remaja Hong Kong pemimpin mahasiswa yang membantu unjuk rasa besar pro-demokrasi di kota tersebut pada 2014, ditahan saat kedatangannya di Thailand, Rabu, dan dicegah masuk, kata pejabat imigrasi.

Joshua Wong dijadwalkan berpidato dalam sebuah acara peringatan pembubaran unjuk rasa pelajar oleh militer Thailand, kata pihak penyelenggara.

Wong (19) dijatuhi hukuman pelayanan masyarakat selama 80 jam oleh pengadilan Hong Kong pada Agustus atas dakwaan perhimpunan massa secara ilegal, karena ikut dalam aksi duduk di puncak gelombang demonstrasi di pusat keuangan Asia itu pada September 2014.

Aksi duduk yang dipimpin Wong dan pegiat lainnya di depan gedung-gedung pemerintahan Hong Kong itu dua tahun lalu, menjadi titik awal bagi "Gerakan Payung" yang memblokir jalanan utama di kota selama 79 hari.

Unjuk rasa di bekas koloni Inggris yang dikembalikan di bawah penguasaan Tiongkok pada 1997 itu, menjadi salah satu tantangan politik terbesar dalam beberapa dekade bagi penguasa Partai Komunis di Beijing.

Wong diundang oleh Fakultas Ilmu Politik Universitas Chulalongkorn untuk berbicara dalam peringatan 40 tahun pembubaran berdarah unjuk rasa mahasiswa oleh militer Thailand.

Pihak penyelenggara mengatakan Wong ditahan saat tiba di Bangkok pada Rabu pagi.

"Kami berbicara kepada imigrasi, yang mengatakan bahwa Wong ditahan atas permintaan pemerintah Tiongkok," kata Netiwit Chotiphatphaisal, mahasiswa dan salah satu panitia acara tersebut kepada Reuters.

"Kami tidak setuju dengan tindakan pemerintah Thailand ini, yang melanggar hak mendasar dan menghalangi warganya mendapatkan pengetahuan mengenai demokrasi."

Pejabat imigrasi di lapangan terbang Suvarnabhumi membenarkan bahwa Wong dicegah masuk Thailand dan akan dipulangkan ke Hong Kong. Para pejabat mengatakan mereka diperintahkan untuk tidak berbicara kepada media mengenai alasan Wong ditolak masuk.

Penangkapannya dikecam oleh kelompok Human Rights Watch.

"Penangkapan Joshua Wong, pegiat pro-demokrasi ternama di Hong Kong, oleh Thailand menunjukkan bahwa Bangkok bersedia melakukan kehendak Beijing," kata Direktur HRW Tiongkok, Richardson dalam surat elektroniknya.

"Wong harus segera dibebaskan dan diizinkan bepergian dan mendapatkan haknya atas kebebasan berekspresi."

Demosisto, partai politik yang dipimpin Wong di Hong Kong, juga menyerukan pembebasannya.

"Saya rasa Tiongkok melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghalang suara demokrasi Hong Kong menyebar ke masyarakat luar negeri," kata Agnes Chow, wakil sekretaris jendral Demosisto.

Wong ditolak masuk Malaysia pada Mei 2015 ketika ia dijadwalkan menyampaikan beberapa materi mengenai demokrasi di Tiongkok.

Tindakan pembubaran unjuk rasa mahasiswa oleh militer Thailand pada 6 Oktober 1976 menewaskan 46 orang dan mengembalikan kekuasaan militer.

Sejak berkuasa melalui kudeta pada 2014, pemerintah militer Thailand membungkam oposisi, menahan sejumlah pelajar dan pegiat.

(Uu.S022)