Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengharapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di seluruh wilayah Indonesia pada 2017 dapat berjalan aman dan tertib.

"Tentu pemerintah berharap pilkada ini dapat berjalan dengan baik, aman, tertib dan sukses. Aman, tidak ada gangguan dari manapun. Tertib karena semua mematuhi aturan yang berlaku. Sukses karena kita bisa memilih pemimpin yang betul-betul berkompeten," kata Wiranto saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional I Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jakarta, Senin malam.

Wiranto berharap sebanyak 101 daerah yang akan mengadakan pilkada pada 2017 tidak mengalami gangguan sehingga segala sesuatunya dapat berjalan lancar.

Menurutnya, demokrasi sesungguhnya akan dapat dilaksanakan dengan aman apabila suatu bangsa masuk ke zona keamanan ekonomi untuk demokrasi.

Menko Polhukam menuturkan ada satu ukuran untuk menunjukkan zona keamanan ekonomi untuk demokrasi yakni pendapatan per kapita manusia di sebuah negara yang melaksanakan demokrasi adalah 6.600 dolar AS.

Dengan pendapatan per kapita yang demikian, maka demokrasi dapat berjalan dengan baik karena warganya memahami arti demokrasi dan hak politiknya sehingga tidak tergiur dengan politik uang yang mendorong praktik kecurangan dalam pilkada.

Mengingat saat ini pendapatan per kapita warga Indonesia sekitar 3.000 dolar AS, dia mengatakan itu adalah suatu perjuangan yang sangat berat untuk dapat mengamankan suatu pilkada yang sehat.

"Ini tantangan bagi kita semua," ujarnya.

Namun, dia menyakini bangsa Indonesia akan semakin meningkat perekonomiannya dan masyarakat semakin memahami hak politiknya dan demokrasi ke depan.

Dia juga mengapresiasi Mukernas I PPP dan Bimbingan Teknis Nasional itu karena lewat perhelatan itu diharapkan ada pendewasaan politik.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan Mukernas itu membahas sejumlah hal penting antara lain rancangan undang-undang pemilihan umum, garis besar haluan negara, amandemen undang-undang dasar dan rekomendasi politik.

"Kalau bimbingan teknis melengkapi anggota DPRD kita dengan pengetahuan, dengan skill (keterampilan), pemahaman ttentang kebijakan nasional," tuturnya.

Mukernas I PPP dan Bimbingan Teknis Nasional itu diadakan pada 3-5 Oktober 2016 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.