Jakarta (ANTARA News) - Bappenas dalam kajian terhadap dampak kerusakan dan kerugian dari luapan lumpur di proyek PT Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa Timur, diperkirakan total mencapai Rp27,4 triliun selama sembilan bulan terakhir, yang terdiri atas kerugian langsung senilai Rp11,0 triliun dan kerugian tidak langsung Rp16,4 triliun. Laporan awal penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana semburan lumpur panas di Sidoarjo yang diperoleh ANTARA News, Rabu, menyebutkan bahwa angka kerugian itu berpotensi meningkat menjadi Rp44,7 triliun, akibat potensi kenaikan kerugian dampak tidak langsung menjadi Rp33,7 triliun. Angka kerusakan langsung yang terjadi sejak 29 Mei 2006 hingga 5 Maret 2007 sebenarnya mencapai Rp7,3 triliun, namun ada tambahan perkiraan biaya relokasi infrastruktur utama yang mencapai Rp3,7 triliun sehingga total kerusakan dan kerugian langsung menjadi Rp11,0 triliun. "Untuk mengukur kerusakan dan kerugian, tim gabungan yang terdiri dari Bappenas, pemerintah provinsi dan kabupaten menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika latin dan Karibia (ECLAC)," kata Direktur Regional II Bappenas, Suprayoga Hadi. Laporan tersebut juga mengemukakan bahwa untuk penanganan tahap tanggap darurat hingga 8 Maret 2007, diperkirakan dibutuhkan biaya Rp1,3 triliun dan sepenuhnya menjadi tanggungan PT Lapindo Brantas. Sedangkan, kerusakan pada bangunan perumahan dan pemukiman secara keseluruhan mencapai jumlah 10.426 unit tergenang dengan perkiraan kerugian Rp2,5 triliun. Kerusakan infrastruktur publik terdiri atas prasarana dan sarana perhubungan darat, energi, telekomunikasi, air dan sanitasi, serta pengairan dan irigasi, termasuk kerugian yang diakibatkan tidak beroperasinya infrastruktur dan relokasi beberapa infrastruktur utama, yang secara keseluruhan diperkirakan menelan kerugian Rp6,15 triliun, termasuk biaya perkiraan relokasi infrastruktur utama yang diperkirakan Rp3,7 triliun. Untuk kerugian pada prasarana dan sarana sosial, laporan tersebut menyebutkan, adanya kerugian sebesar Rp51,7 miliar akibat kerusakan bangunan sekolah umum dan pendidikan agama, dan prasarana peribadatan. Dan kerusakan pada aset dan kegiatan perekonomian produktif, termasuk 20 bangunan industri yang meliputi aset tanah, nilai bangunan, alat produksi, bahan baku dan aset lainnya, diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp1,51 triliun. Kemudian, kerusakan yang terjadi pada sektor lainnya, yang meliputi kantor pemerintahan dan keamanan, diperkirakan kerugiannya mencapai Rp800 juta Sementara itu, untuk kerugian tidak langsung yang bersifat "opportunity losses", khususnya potensi kerugian ekonomi, laporan tersebut menyebutkan adanya kerugian ekonomi akibat penutupan jalan tol Porong-Sidoarjo selama 9 bulan yang mencapai Rp1,35 triliun. Kerugian yang dialami PT Jasa Marga yang mengelola tol Porong-Gempol dan PT Perumka yang melintasi wilayah tersebut mencapai total Rp28,78 miliar. Penutupan 20 pabrik juga menyebabkan kehilangan kesempatan investasi baru, dan adanya pemutusan hubungan kerja hingga diberikan santunan Rp2,53 miliar. Dari sektor pertanian, kerugian yang terjadi berdasarkan perhitungan Dewan Tani Indonesia mencapai Rp15 triliun akibat kegagalan panen dan hilangnya kesempatan panen sebanyak dua hingga tiga kali setahun. Dalam laporan tersebut, Bappenas juga memberi beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan DPR, yang di antaranya agar DPR dapat menyepakati dan mendukung untuk mengalokasikan anggaran relokasi serta pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat tergenang lumpur pada APBN-P 2007 dan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yang akan dilaksanakan dengan mekanisme proyek tahun jamak. Selain itu, Bappenas juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan batasan waktu untuk pelaksanaan dan penyelesaian masalah akibat semburan lumpur selama setahun pada tahun 2007 ini, dan menyusun langkah-langkah lebih lanjut untuk menjadi dasar bagi pengajuan usulan anggaran untuk dibahas dengan DPR. (*)