Jakarta (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan status tanggap darurat bencana banjir bandang Garut, Jawa Barat, perlu diperpanjang.

"Pada hari Selasa merupakan masa akhir tanggap darurat bencana banjir bandang di Garut. Namun, ternyata masih banyak masalah yang belum dapat dituntaskan," kata Willem lewat keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dengan status tanggap darurat, lanjut Willem, dapat memudahkan akses dalam penanganan bencana.

Ia menyebutkan masih ada 19 korban jiwa hilang yang belum ditemukan dan sebanyak 6.361 jiwa mengungsi di 12 titik pengungsian.

Sementara itu, kerusakan bangunan meliputi 605 rumah rusak berat, 200 rumah rusak sedang, 961 rumah rusak ringan, 255 rumah terendam, dan 283 rumah hanyut.

Selain itu, kata Willem, terdapat kerusakan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, dan bangunan umum lainnya. Tidak mungkin mengatasi semua itu tanpa status tanggap darurat.

Tanggap darurat dapat diperpanjang menjadi 14 hari ke depan setelah melihat situasi di lapangan.

Menurut dia, RSUD dr. Slamet yang bermanfaat untuk penanganan bencana belum berfungsi 100 persen dan sekolah yang belum beroperasi.

Selain itu, kata dia, masih membutuhkan waktu untuk membersihkan dan mengembalikan area bencana dalam keadaan normal kembali.

Namun, Kepala BNPB menyerahkan kembali kepada Bupati Garut sebagai pengambil keputusan.

Willem berharap instansi terkait untuk memperkuat sistem peringatan dini banjir dan longsor serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.