Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mewanti-wanti agar bakal calon petahana Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama tidak mengklaim Kartu Jakarta Pintar dan “Pasukan Oranye” atau Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) sebagai amunisi kampanye Pilkada DKI mendatang.




“Jangan diklaim oleh kampanye sebagai program Ahok, ini program pemerintah, dari uang rakyat,” kata pria yang akrab disapa Haji Lulung itu saat dihubungi ANTARA News di Jakarta, Selasa.




Kepada para petugas Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum, Lulung berharap tidak akan ada rasa terpaksa saat memilih gubernur mendatang karena didorong rasa takut kehilangan pekerjaan.




Menurut Lulung, program itu bisa tetap berjalan siapa pun gubernur baru yang akan menjabat karena merupakan program pemerintah, bukan perseorangan.




Lulung secara terang-terangan menunjukkan ketidakberpihakannya pada Ahok yang menjadi salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta.




“Saya masih melihat, yang penting bukan Ahok,” ujar Lulung yang melayangkan pujian pada dua pasangan lain.




Selain Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Pilkada DKI diikuti oleh bakal calon Agus Harimurti Yudhoyono-Syliviana Murni serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.