Jenewa (ANTARA News) - Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyalahkan pemerintah Republik Demokratik Kongo (RDK) atas meningkatnya ketegangan politik yang memicu bentrokan mematikan di ibu kota Kinshasa pada pekan ini.

"Otoritas harus menghentikan tindakan konfrontatif mereka dan membangun jembatan dengan oposisi," kata Zeid Ra'ad Al Hussein dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir AFP.

Komentar tersebut disampaikan setelah terjadinya kerusuhan terburuk di Kinshasa, dengan polisi menghadapi lawan dari Presiden Joseph Kabila.

Pemerintah mengatakan 32 orang tewas dalam pertempuran selama dua hari, sementara oposisi mengungkapkan jumlah korban tewas tiga kali lipat lebih banyak dari angka itu.

Kelompok oposisi menggelar aksi demonstrasi pada Senin untuk menuntut pengunduran diri Kabila, yang sudah berkuasa sejak 2001 dan, berdasarkan undang-undang, harus mengundurkan diri pada 20 Desember.

Kabila belum mengumumkan tanggal pemilihan umum, yang memicu kekhawatiran bahwa dia berencana untuk terus berkuasa, demikian dikutip dari AFP. (mr)